KEBIJAKAN FISKAL

Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo Jamin Tutup Kebocoran Anggaran

Dian Kurniati | Selasa, 10 Desember 2024 | 17:03 WIB
Serahkan DIPA dan TKD 2025, Prabowo Jamin Tutup Kebocoran Anggaran

Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025.

Prabowo dalam kesempatan ini kembali menegaskan komitmennya untuk memerangi kebocoran anggaran di semua tingkat. Dia pun meminta semua unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja sama untuk menutup kebocoran anggaran untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

"Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif," katanya, Selasa (10/12/2024).

Baca Juga:
PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Prabowo mengatakan APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan program pembangunan di Indonesia. Melalui instrumen APBN, pemerintah akan terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana baik.

Menurutnya, belanja negara harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi atau penghematan di semua bidang. Oleh karena itu, belanja yang bersifat pemborosan harus dikurangi.

Dia pun mengajak seluruh unsur pemerintah mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial, kajian, dan seminar.

Baca Juga:
Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

"Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung," ujarnya.

Prabowo menyebut pemerintah bertekad melaksanakan pembangunan nasional serta melanjutkan upaya transformasi menuju negara maju pada 1945. Di tengah kondisi geopolitik yang serba tidak pasti, Indonesia juga harus tetap waspada bahwa setiap saat dapat muncul kondisi yang lebih parah dari saat ini.

Selain itu, pemerintah juga fokus untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi, mendorong hilirisasi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN 2025 menjadi APBN pertama dalam periode pemerintahan Prabowo-Gibran. APBN 2025 pun harus disusun pada masa transisi pemerintahan.

Dalam proses penyusunan APBN ini, pemerintah dan DPR telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan presiden terpilih agar program pembangunan prioritasnya dapat diakomodasikan secara optimal dalam APBN 2025.

APBN 2025 dirancang dengan target pendapatan negara senilai Rp3.005,12 triliun, yang utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.490,9 triliun. Target penerimaan perpajakan itu terdiri atas penerimaan pajak Rp2.189,3 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp301,6 triliun.

Baca Juga:
Puncak Lonjakan Pencairan Anggaran Diprediksi pada 23 Desember 2024

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp513,63 triliun, serta hibah sejumlah Rp581 triliun.

Mengenai belanja negara 2025, nilainya mencapai Rp3.621,31 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah Rp919,8 triliun. Dengan target pendapatan dan pagu belanja negara ini, defisit anggaran pada 2025 ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% dari PDB. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Sabtu, 14 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Puncak Lonjakan Pencairan Anggaran Diprediksi pada 23 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya