IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi Bilang Pemerintah Perlu Cek Progres Pembangunan IKN Tiap Bulan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Desember 2023 | 21:00 WIB
Jokowi Bilang Pemerintah Perlu Cek Progres Pembangunan IKN Tiap Bulan

Presiden Jokowi usai melakukan penanaman pohon di lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan KIPP di Kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (20/12/2023). (Foto: BPMI Setpres)

PENAJAM PASER UTARA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pemantauan perkembangan sejumlah proyek yang telah dilakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, pemerintah memang perlu memantau perkembangan pembangunan IKN secara berkala, misalnya setiap bulan. Ini untuk memastikan seluruh target-target pembangunan ibu kota baru ini bisa tercapai dengan baik.

"Yang paling penting yang sudah groundbreaking itu ada progresnya, ada perkembangan setiap bulan. Seperti tadi Hotel Nusantara misalnya sudah selesai 34 persen bagus. Saya tanya, ‘sebelum Agustus selesai?’ selesai," kata Jokowi usai melakukan penanaman pohon di lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN, Rabu (20/12/2023).

Baca Juga:
Loket Khusus Fasilitas Perpajakan IKN Tersedia di Kantor Pajak Berau

Tidak berhenti pada tahun ini, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pada Januari 2024 nanti direncanakan groundbreaking sejumlah proyek pembangunan lainnya akan dimulai di kawasan IKN.

"Nanti Januari kita akan groundbreaking lagi mungkin lebih dari 10 juga kita mulai lagi," ungkapnya.

Dalam keterangannya, Kepala Negara menyebut sejumlah investor dari dalam negeri yang terus bertambah untuk menanamkan investasinya di IKN di antaranya telah bekerja sama dengan investor asing. Presiden pun menilai kolaborasi tersebut merupakan hal yang baik.

Baca Juga:
Promo November, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

"Tapi yang jelas makin banyak investor yang datang, investor lokal, investor nasional yang juga beberapa sudah berpartner dengan asing saya kira akan bagus sekali," katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengakui bahwa sampai November 2023 belum ada realisasi investasi asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendati begitu, Jokowi mengungkapkan sudah ada lebih dari 300 letter of intent (LoI) yang diteken oleh calon investor dengan pemerintah Indonesia. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 11 November 2024 | 16:30 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Loket Khusus Fasilitas Perpajakan IKN Tersedia di Kantor Pajak Berau

Jumat, 08 November 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Promo November, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Senin, 04 November 2024 | 16:03 WIB PMK 69/2024

Amended, Criteria for Corporate Taxpayers to Obtain Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan