KAMBOJA

Izin Operasional 2 Radio Asing Ini Bakal Diberikan, Asal Bayar Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 28 Januari 2019 | 16:03 WIB
Izin Operasional 2 Radio Asing Ini Bakal Diberikan, Asal Bayar Pajak

Menteri Informasi Kamboja Khieu Kanharith (foto: phnompenhpost)

PHNOM PENH, DDTCNews – Kementerian Informasi Kamboja melarang stasiun radio Voice of America (VOA) dan Radio Free Asia (RFA) untuk kembali beroperasi sebelum memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah, baik dari sisi penyetoran maupun pelaporan pajak.

Menteri Informasi Kamboja Khieu Kanharith menjelaskan kedua perusahaan tersebut telah beroperasi bertahun-tahun tanpa mendaftarkan operasionalnya ke pemerintah. Dia telah melaporkan hal ini kepada Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional agar diselidiki.

“Departemen Jenderal Perpajakan Kamboja telah meminta kami untuk meninjau kepatuhan stasiun radio tersebut terkait kepatuhan pajak sebelum memberikan lisensi operasional,” katanya di Phnom Penh, Jumat (25/1/2019).

Baca Juga:
Pacu Produksi Semen, Negara Ini Beri Insentif Pajak selama 2 Tahun

Hal ini pun didukung oleh juru bicara Kementerian Penerangan Kamboja Phos Sovann yang menegaskan kedua stasiun radio harus lebih dulu mematuhi aturan pajak yang berlaku sebelum kembali beroperasi.

Kendati demikian, Sovan menjelaskan kedua stasiun radio masih bisa beroperasi seperti menggunakan media internet. Kelonggaran ini diberikan karena perusahaan itu menuduh pemerintah membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

“Kami minta mereka untuk menyelesaikan urusan perpajakannya terlebih dulu. Kami akan berikan izin operasional usai masalah itu tuntas. Hal ini perlu kami tegaskan karena perkembangan dunia berita meningkat dengan cepat, seperti halnya ada 5.000 jurnalis pada acara Perdana Menteri Kamboja pekan lalu,” tutur Sovann melansir Phnom Penh Post.

Baca Juga:
Dorong Masyarakat Punya Rumah, Negara Ini Siapkan Insentif Fiskal

Dukungan agar seluruh media massa membayar pajak pun datang dari Presiden Klub Jurnalis Kamboja (CCJ) Pen Bona. Bona menilai seluruh media baik media lokal, radio, hingga televisi harus membayar pajak.

“Semua media harus bayar pajak. Lalu kenapa radio asing yang beroperasi di Kamboja justru menghindari pajak? Mereka seharusnya membayar pajak lebih dulu sebelum menuduh pemerintah membatasi hak dan kebebasan perusahaan media,” papar Bona.

RFA menutup operasinya di Kamboja pada September 2017. RFA menilai adanya tindakan keras terhadap terhadap media yang membuatnya tidak ingin melanjutkan operasionalnya. Penutupan ini menyusul lebih dari 30 stasiun radio yang menyewakan airtime ke VOA dan RFA ditutup.

Usai penutupan operasional tersebut, pemerintah berhasil meringkus dua wartawan RFA (Uon Chhin dan Yeang Sothearin) dan didakwa atas upaya mengumpulkan informasi secara ilegal untuk sumber asing atau spionase.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 07 Februari 2025 | 19:30 WIB PMK 13/2025

Rumah Pindah Tangan Kurang dari Setahun, DJP Bisa Tagih Kembali PPN

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:30 WIB CORETAX DJP

Akun WP Badan Tak Bisa Terbitkan Bupot, Harus Lewat PIC Coretax

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:00 WIB PMK 11/2025

PMK Omnibus Terbit, Tarif PPN Kegiatan Membangun Sendiri Tetap 2,2%

Jumat, 07 Februari 2025 | 15:07 WIB FOUNDER DDTC DANNY SEPTRIADI

‘Praktik Terbaik dalam Restitusi PPN adalah Immediate Refund System’