Isu Pajak Kekayaan Menguat, Pilihan Politik Masyarakat Berubah

OTTAWA, DDTCNews - Mayoritas masyarakat Kanada memandang penerapan pajak kekayaan dan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap korporasi perlu segera dilakukan untuk menekan angka ketimpangan.

Survei yang dilaksanakan oleh Abacus Data mencatat sebanyak 89% masyarakat sepakat pengenaan pajak kekayaan sebesar 1% perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

"Proposal untuk memajaki orang-orang kaya telah mendekati konsensus penuh di tengah masyarakat Kanada," kata Program Director Broadbent Institute Katrina Miller, dikutip pada Jumat (6/8/2021).

Secara terperinci, kebijakan pengenaan pajak kekayaan mendapatkan dukungan dari responden dengan berbagai latar belakang afiliasi partai. Sebanyak 83% pemilih dari Partai Konservatif dan 91% pendukung Partai Liberal mendukung pengenaan pajak kekayaan.

Terkait dengan pemajakan atas korporasi, sebanyak 92% responden yang disurvei mendukung upaya-upaya untuk menutup celah pajak dan mencegah korporasi melakukan penghindaran dan pengelakan pajak.

"Yang kita lihat saat ini adalah peningkatan perhatian masyarakat Kanada atas sistem pajak yang adil. Mereka menginginkan Kanada yang lebih adil pada masa pascapandemi Covid-19," ujar Millar seperti dilansir nationalobserver.com.

Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap keadilan sistem pajak ternyata berpotensi mengubah pilihan politik masyarakat Kanada pada masa pemilihan umum yang akan datang.

Dalam survei tersebut, 89% responden mengaku akan mempertimbangkan untuk memilih partai yang berkomitmen menciptakan sistem pajak yang lebih adil melalui pemajakan atas kekayaan dan atas laba korporasi.

Untuk diketahui, setidaknya terdapat 1 partai politik di Kanada yang sempat mengusulkan pengenaan pajak kekayaan, yakni New Democratic Party (NDP).

Tahun lalu, NDP mengusulkan pengenaan pajak kekayaan dengan tarif 1% atas setiap kekayaan di atas CA$20 juta dan pengenaan PPh tambahan atas excess profit yang diterima korporasi. Namun, usulan tersebut ditolak oleh partai petahana hingga oposisi. (rig)