AMERIKA SERIKAT

IRS Gencarkan Pemeriksaan, Jumlah WP Kian Turun

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Agustus 2016 | 18:08 WIB
IRS Gencarkan Pemeriksaan, Jumlah WP Kian Turun

WASHINGTON, DDTCNews – Wajib pajak Amerika Serikat yang mengembalikan kewarganegaraannya, dengan menyerahkan paspor dan kartu hijau (green card), terus bertambah seiring dengan keputusan Ditjen Pajak AS menggencarkan pemeriksaan terhadap aset di luar negeri yang tak dilaporkan.

Laporan Kementerian Keuangan AS melalui keterbukaan informasinya mencatat sebanyak 508 wajib pajak (WP) telah mengembalikan paspor dan kartu hijaunya sepanjang kuartal II 2016. Pada kuartal sebelumnya, wajib pajak yang melakukan hal serupa tercatat 1.158, sehingga totalnya menjadi 1.666.

Pada semester I tahun lalu, jumlah wajib pajak yang mengembalikan kewarganegaraannya mencapai 1. 795, dan menjadi 4.279 di akhir tahun. Tahun sebelumnya tercatat 3.415, terus meningkat dari posisi 2013 sebanyak 2.999.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Dengan mengembalikan kewarganegaraan, seorang wajib pajak di AS otomatis akan kehilangan hak-hak kewarganegaraannya seperti tunjangan sosial dan seterusnya. Namun, Ditjen Pajak AS (Internal Revenue Service/ IRS) juga tidak dapat memeriksa seseorang yang statusnya bukan warga negara.

IRS menggencarkan pemeriksaan aset-aset yang tersimpan di luar negeri, terutama nomor-nomor rekening di bank-bank di luar AS, menyusul disahkan UU Kepatuhan Pajak untuk Rekening di Luar Negeri (Foreign Account Tax Compliance Act).

Dengan UU ini, seperti dikutip dari taxnotes.com, warga negara AS akan lebih sulit membuat rekening bank di negara asing, mengingat ada kewajiban bagi mereka untuk melaporkan transaksi, aset dan penghasilan yang ditahan di bank-bank atau institusi keuangan di luar negeri.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Juni lalu, IRS juga memperingatkan warga negara AS yang memiliki rekening di bank asing di atas US$10.000 untuk segera melaporkannya. “Wajib pajak di sini dan di luar negeri harus melaksanakan kewajiban melaporkan rekening asing mereka,” kata Komisioner IRS John Koskinen.

Konstitusi AS mewajibkan Kementerian Keuangan mengumumkan daftar nama yang kehilangan atau membatalkan status kewarganegaraannya setiap satu kuartal sekali. Mereka yang mengambalikan paspor dan kartu hijau akan diperlakukan selaiknya penduduk yang bukan warga negara. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu