Integrasi NIK sebagai NPWP, DJP Ungkap Lagi Manfaatnya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menilai integrasi nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) akan memberikan manfaatkan bagi otoritas dan wajib pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan akan membuat administrasi pajak lebih efektif dan efisien. Hal itu juga akan membuat wajib pajak lebih mudah menjalankan kewajiban perpajakannya.

"Penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan upaya kami di Ditjen Pajak untuk terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar," katanya dalam seminar nasional dengan tema Integrasi NIK Menjadi NPWP, Apa Implikasinya bagi Wajib Pajak UMKM?, Kamis (20/10/2022).

Neilmaldrin mengatakan integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan PMK 112/2022. Ketentuan tersebut sudah mulai diterapkan pada 14 Juli 2022.

Dia menjelaskan integrasi NIK sebagai NPWP akan lebih memberikan kepastian dan keadilan bagi wajib pajak. Kebijakan ini juga akan memberikan kesetaraan bagi semua wajib pajak.

Neilmaldrin menyebut integrasi NIK sebagai NPWP akan berlaku sepenuhnya mulai 1 Januari 2024. Wajib pajak pun perlu segera melakukan pemutakhiran data dan informasi melalui DJP Online.

Sementara itu, mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo menilai integrasi NIK sebagai NPWP akan menjadi solusi bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan. Melalui integrasi NIK sebagai NPWP, dia meyakini DJP dapat dengan mudah mengawasi kepatuhan wajib pajak dan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari skema pertukaran data dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP).

Hadi menilai pengesahan UU 9/2017 telah memberikan ruang yang luas bagi DJP mengakses data dan informasi wajib pajak. Apabila data dan informasi yang diserahkan dipandang tidak mencukupi, DJP juga berwenangan menghimpun data dan informasi untuk mendukung kepentingan penerimaan negara.

"Lengkaplah data itu masuk ke [Ditjen] Pajak sehingga bisa meningkatkan tax ratio," ujarnya. (sap)