PMK 18/2021

Ini Syarat Dividen dari Luar Negeri Bisa Dikecualikan dari Objek PPh

Muhamad Wildan | Senin, 01 Maret 2021 | 13:50 WIB
Ini Syarat Dividen dari Luar Negeri Bisa Dikecualikan dari Objek PPh

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Selain dividen dari dalam negeri, dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri juga dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan (PPh).

Merujuk pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021, dividen dari luar negeri baik yang berasal dari badan usaha, baik yang sahamnya diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan di bursa efek, bisa dikecualikan dari objek PPh.

"Dividen yang berasal dari luar negeri ... dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 17 ayat (2) PMK 18/2021, dikutip pada Senin (1/3/2021).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Atas dividen luar negeri dari badan usaha yang terdaftar di bursa efek, dividen yang dikecualikan dari objek PPh adalah sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI. Dengan demikian, bila terdapat dividen dari luar negeri yang tidak diinvestasikan di wilayah NKRI maka dividen tersebut dikenai PPh.

"Selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan ... dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 20 PMK 18/2021.

Terdapat ketentuan yang berbeda atas dividen luar negeri dari badan usaha yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen luar negeri dari badan usaha yang tidak terdaftar di bursa efek adalah dividen dividen yang dibagikan sesuai dengan proporsi kepemilikan saham.

Baca Juga:
Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Khusus dividen ini, dividen yang harus diinvestasikan di wilayah NKRI adalah paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak. Dividen luar negeri dari badan usaha yang tidak terdaftar di bursa efek harus diinvestasikan sebelum dirjen pajak menerbitkan surat ketetapan pajak sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) UU PPh. Bila tidak, dividen tidak dapat dikecualikan dari objek PPh.

"Dividen ... yang diinvestasikan setelah dirjen pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan ... Pasal 18 ayat (2) UU PPh, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan PPh," bunyi Pasal 21 ayat (3) PMK 18/2021.

Agar mendapatkan fasilitas pengecualian dividen dari objek PPh, Pasal 33 hingga Pasal 35 telah memerinci bentuk-bentuk investasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Pada Pasal 35, kriteria bentuk investasi mencakup surat berharga negara dan surat berharga syariah negara (SBN/SBSN), obligasi dan sukuk yang diterbitkan BUMN, lembaga pembiayaan milik pemerintah, perusahaan swasta, hingga investasi berupa penyaluran pinjaman kepada UMK.

Pada Pasal 35 dan Pasal 36, terdapat banyak instrumen investasi keuangan dan nonkeuangan yang dapat dimanfaatkan, mulai dari efek bersifat utang, sukuk, saham, reksa dana, hingga deposito dan tabungan.

Instrumen investasi nonkeuangan yang dapat dimanfaatkan antara lain investasi pada sektor riil, investasi langsung pada perusahaan, hingga investasi properti dan emas batangan.

Investasi harus dilakukan paling singkat selama 3 tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima wajib pajak. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra