KASUS PAJAK GOOGLE

Ini Daftar Negara-Negara Pemburu Pajak Google

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Juli 2017 | 11:15 WIB
Ini Daftar Negara-Negara Pemburu Pajak Google

JAKARTA, DDTCNews – Tidak hanya di Indonesia, raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) ini nyatanya juga menjadi target pemburuan sejumlah otoritas pajak di beberapa negara lantaran kasus penghindaran pajaknya.

Google Inc. yang didirikan di California pada 1988 ini dituding memanfaatkan celah sistem perpajakan di berbagai negara. Google memilih berada di negara yang memberikan tarif pajak rendah atau memberikan berbagai fasilitas pajak yang menguntungkan.

Struktur perencanaan pajak Google dikenal dengan sebutan Double Irish Dutch Sandwich dikarenakan terdapatnya dua anak perusahaan Irlandia yang mengapit satu anak perusahaan Belanda, bagaikan roti (Irlandia) dengan isinya (Belanda) yang merupai suatu sandwich.

Baca Juga:
Aturan Pajak Lisensi Dicabut, Google News Kembali Hadir Tahun Depan

Berdasarkan data yang diperoleh DDTCNews, Google tengah menghadapi permasalahan pajak di beberapa negara, seperti Inggris, Italia, Spanyol, Israel, Prancis, Indonesia bahkan di negara asalnya Amerika Serikat.

Berikut rincian kasus pajak Google yang sedang terjadi di beberapa negara:

Inggris

Baca Juga:
Tahun Depan, Otoritas Mulai Pungut Pajak Google

Pemerintah Negeri Ratu Elizabeth memutuskan untuk mengaudit terbuka terhadap sejumlah perusahaan multinasional termasuk Google pada 2015, usai mendapatkan kritik pedas dari politisi oposisinya. Hasilnya Google menyepakati untuk membayar kekurangan setoran pajak yang telah terutang sejak 2005 kepada pemerintah Britania Raya sebesar US$185 juta pada Februari 2016.

Italia

Google bersedia membayar tagihan pajak beserta dendanya senilai €280 juta kepada Italia pada tahun 2017. Seperti diketahui, tahun lalu otoritas pajak Italia telah menuding Google menghindari pembayaran pajak atas usahanya di Italia senilai €227 juta selama tahun 2009-2013.

Baca Juga:
Soal Pengenaan Pajak atas Iklan, Begini Penjelasan Google

Spanyol

Pada 4 Juni 2016, kepolisian Spanyol menggerebek kantor Google Spanyol di Picasso Tower. Pemerintah Spanyol mengatakan Google Spanyol selama ini tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak non-resident di Spanyol.

Israel

Baca Juga:
Google Wajibkan Pemasang Iklan Bayar PPN, Begini Sikap DJP

Seorang aktivis Israel Yoav Kisch memimpin demonstrasi di Kantor Google yang berlokasi di Tel Aviv dengan membawa slogan Google Must Pay Tax pada bulan April 2016 silam.

Prancis

Otoritas pajak Prancis gagal menjatuhi hukuman sebesar €1,1 miliar atas dugaan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Google pada tahun 2005-2010. Kegagalan itu didasarkan atas keputusan pengadilan tata usaha Paris.

Baca Juga:
Pasang Iklan di Google per 1 Oktober Kena PPN 10%

Indonesia

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Indonesia segera melakukan penagihan pajak terhadap Google Asia Pacific Pte Ltd. Hal tersebut juga telah dijamin oleh undang-undang pajak penghasilan, namun belum diberikan secara rinci berapa nilai pajak yang harus dibayarkan oleh pihak Google.

Amerika Serikat

Baca Juga:
Pidato di Ultah AS, Sri Mulyani Tagih Pajak Facebook dan Google

Di Negeri Paman Sam, penghasilan Google mencapai US$38 miliar dan keuntungannya mencapai US$10 miliar. Tarif pajak yang seharusnya dikenakan ke Google adalah 35%. Namun, dengan skema perencanaan pajak yang dilakukan Google cukup membayar pajak dengan tarif 2,2%, sehingga dapat menghemat 32,8%. Penghindaran pajak tersebut kini sedang dalam investigasi otoritas pajak.

Adanya kasus tersebut memaksa setiap negara harus mempertimbangkan aturan pajak untuk mencegah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan teknologi dan internet seperi Google. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 29 Desember 2020 | 09:15 WIB SPANYOL

Tahun Depan, Otoritas Mulai Pungut Pajak Google

Senin, 02 September 2019 | 08:36 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pengenaan Pajak atas Iklan, Begini Penjelasan Google

Minggu, 01 September 2019 | 17:55 WIB KEPATUHAN PAJAK

Google Wajibkan Pemasang Iklan Bayar PPN, Begini Sikap DJP

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha