HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Ini 7 Program DJP dalam Memperkuat Integritas Pegawai Pajak

Muhamad Wildan | Kamis, 02 Desember 2021 | 16:18 WIB
Ini 7 Program DJP dalam Memperkuat Integritas Pegawai Pajak

Ilustrasi. Gedung Ditjen Pajak. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengeklaim telah melaksanakan tujuh program dalam memperkuat integritas seluruh pegawai pajak dan mencegah praktik-praktik korupsi di lingkungan otoritas pajak.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan SDM yang berintegritas merupakan salah satu pilar dalam reformasi perpajakan. Untuk itu, DJP tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan dalam mencapai reformasi perpajakan.

“Melalui reformasi perpajakan yang tercapai dengan baik, pajak akan menjadi kuat, sehingga pembiayaan pembangunan dapat berjalan dengan baik pula” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/12/2021).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Dalam rangka penguatan integritas pegawai, lanjut Suryo, DJP telah melaksanakan berbagai program. Pertama, menerapkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) di lingkungan DJP.

Kedua, melakukan public campaign, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal DJP. Kampanye publik dilakukan dengan publikasi dan kampanye komitmen antikorupsi dari seluruh pegawai di kantor pajak, termasuk pada fasilitas publik.

Ketiga, membuat whistleblowing system sebagai sarana untuk melaporkan adanya indikasi tindak kecurangan, pelanggaran, dan fraud di lingkungan DJP.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

Keempat, memperkuat pengawasan oleh atasan langsung terhadap pegawainya masing-masing melalui program knowing your employee. Kelima, DJP juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan proses bisnis secara langsung oleh atasan secara berkelanjutan.

Keenam, DJP juga melakukan internalisasi corporate value guna meningkatkan sinergi antarpegawai dalam suatu unit kerja. Ketujuh, pimpinan dari setiap unit di DJP juga harus menandatangani komitmen integritas pimpinan.

Selain upaya oleh internal DJP sendiri, otoritas pajak juga berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan selaku instansi yang menjalankan sistem pengendalian internal di Kementerian Keuangan.

Seluruh program tersebut diharapkan dapat menciptakan SDM yang berintegritas dan mendukung reformasi perpajakan yang sedang diupayakan oleh pemerintah. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?