PEMILU 2024

Ingin Gandakan Pendapatan Negara, Ganjar-Mahfud Siapkan 5 Strategi

Dian Kurniati | Jumat, 19 Januari 2024 | 10:00 WIB
Ingin Gandakan Pendapatan Negara, Ganjar-Mahfud Siapkan 5 Strategi

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para tim pemenangan daerah saat rapat konsolidasi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024). Rapat konsolidasi dengan jajaran Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jawa Timur tersebut diikuti calon anggota legislatif partai koalisi, dan relawan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/nz

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana menggandakan pendapatan negara dalam 5 tahun apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Renard Widarto mengatakan strategi utama yang disiapkan yakni menggenjot penerimaan pajak. Meski demikian, sumber pendapatan negara selain pajak juga bakal ikut dioptimalkan.

"Pajak memang menjadi sumber pendapatan utama yang ada di negara ini. Namun, sumbernya tidak hanya itu," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Jumat (19/1/2024).

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Renard mengatakan ada 5 strategi meningkatkan pendapatan negara yang akan dilaksanakan apabila Ganjar-Mahfud memenangkan pilpres. Pertama, meningkatkan penerimaan pajak.

Dia menjelaskan optimalisasi penerimaan pajak dilakukan dengan 3 cara. Satu, menyederhanakan sistem dan birokrasi perpajakan untuk menghilangkan ruang abu-abu.

Dua, meningkatkan literasi masyarakat tentang pajak sejak sekolah melalui kurikulum pendidikan. Tiga, menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan dalam menggunakan uang pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Baca Juga:
Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

"Saya rasa masyarakat sudah cukup dewasa untuk sadar dan membayar pajak," ujarnya.

Kedua, Renard memaparkan peningkatan pendapatan negara juga dilakukan melalui penguatan ekonomi baru di Indonesia, terutama ekonomi hijau dan ekonomi biru. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan negara juga ikut terkerek.

Ketiga, mendorong peran BUMN dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund di Indonesia. Menurutnya, setoran dividen BUMN yang sekitar Rp40 triliun pada 2022 masih dapat dioptimalkan.

Baca Juga:
Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Sementara itu, LPI yang dana kelolaannya baru sekitar Rp2,4 triliun pada 2022 juga perlu didorong untuk merealisasikan berbagai proyek sehingga memberikan multiplier effect pada perekonomian dan pendapatan negara.

Keempat, mendorong kebijakan hilirisasi dan industrialisasi di semua bidang. Alasannya, kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah otomatis juga bakal berdampak pada pendapatan negara.

Terakhir, Ganjar-Mahfud berkomitmen menjaga iklim investasi tetap kondusif. Menurut Renard, satu-satunya cara menjaga iklim investasi yang kondusif yakni menciptakan birokrasi bersih dari korupsi.

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

"Dengan adanya 5 cara ini, menurut saya mungkin meningkatkan penerimaan negara tidak akan selesai dalam sehari semalam. Namun, paling tidak kita punya konsep bagaimana kita menuju ke arah sana," ujarnya.

Simak transkrip lengkap wawancara DDTCNews bersama Renard Widarto dalam artikel 'Pemerintah Harus Bersih dan Transparan dalam Menggunakan Uang Pajak'. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP