PEMILU 2024

Ingin Gandakan Pendapatan Negara, Ganjar-Mahfud Siapkan 5 Strategi

Dian Kurniati | Jumat, 19 Januari 2024 | 10:00 WIB
Ingin Gandakan Pendapatan Negara, Ganjar-Mahfud Siapkan 5 Strategi

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa para tim pemenangan daerah saat rapat konsolidasi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/1/2024). Rapat konsolidasi dengan jajaran Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jawa Timur tersebut diikuti calon anggota legislatif partai koalisi, dan relawan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/nz

JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana menggandakan pendapatan negara dalam 5 tahun apabila terpilih dalam Pilpres 2024.

Direktur Muda Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Renard Widarto mengatakan strategi utama yang disiapkan yakni menggenjot penerimaan pajak. Meski demikian, sumber pendapatan negara selain pajak juga bakal ikut dioptimalkan.

"Pajak memang menjadi sumber pendapatan utama yang ada di negara ini. Namun, sumbernya tidak hanya itu," katanya dalam wawancara bersama DDTCNews, dikutip pada Jumat (19/1/2024).

Baca Juga:
Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Renard mengatakan ada 5 strategi meningkatkan pendapatan negara yang akan dilaksanakan apabila Ganjar-Mahfud memenangkan pilpres. Pertama, meningkatkan penerimaan pajak.

Dia menjelaskan optimalisasi penerimaan pajak dilakukan dengan 3 cara. Satu, menyederhanakan sistem dan birokrasi perpajakan untuk menghilangkan ruang abu-abu.

Dua, meningkatkan literasi masyarakat tentang pajak sejak sekolah melalui kurikulum pendidikan. Tiga, menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan dalam menggunakan uang pajak untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

"Saya rasa masyarakat sudah cukup dewasa untuk sadar dan membayar pajak," ujarnya.

Kedua, Renard memaparkan peningkatan pendapatan negara juga dilakukan melalui penguatan ekonomi baru di Indonesia, terutama ekonomi hijau dan ekonomi biru. Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan negara juga ikut terkerek.

Ketiga, mendorong peran BUMN dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund di Indonesia. Menurutnya, setoran dividen BUMN yang sekitar Rp40 triliun pada 2022 masih dapat dioptimalkan.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Sementara itu, LPI yang dana kelolaannya baru sekitar Rp2,4 triliun pada 2022 juga perlu didorong untuk merealisasikan berbagai proyek sehingga memberikan multiplier effect pada perekonomian dan pendapatan negara.

Keempat, mendorong kebijakan hilirisasi dan industrialisasi di semua bidang. Alasannya, kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah otomatis juga bakal berdampak pada pendapatan negara.

Terakhir, Ganjar-Mahfud berkomitmen menjaga iklim investasi tetap kondusif. Menurut Renard, satu-satunya cara menjaga iklim investasi yang kondusif yakni menciptakan birokrasi bersih dari korupsi.

Baca Juga:
PPN Tetap Naik Jadi 12% Per Januari 2025, PPh Final UMKM Diperpanjang

"Dengan adanya 5 cara ini, menurut saya mungkin meningkatkan penerimaan negara tidak akan selesai dalam sehari semalam. Namun, paling tidak kita punya konsep bagaimana kita menuju ke arah sana," ujarnya.

Simak transkrip lengkap wawancara DDTCNews bersama Renard Widarto dalam artikel 'Pemerintah Harus Bersih dan Transparan dalam Menggunakan Uang Pajak'. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:13 WIB KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Jelang Tutup Tahun, Realisasi Pajak Kanwil Khusus Capai 95% Target

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra