UU HKPD

Ikuti UU HKPD, Kota Malang Mulai Rancang Ketentuan Pajak Daerah

Muhamad Wildan | Jumat, 04 November 2022 | 14:00 WIB
Ikuti UU HKPD, Kota Malang Mulai Rancang Ketentuan Pajak Daerah

Ilustrasi.

MALANG, DDTCNews - Kota Malang, Jawa Timur mulai merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan Perda PDRD perlu dirancang guna menyesuaikan ketentuan pajak daerah yang berlaku saat ini dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

"Perda Kota Malang yang mengatur tentang PDRD tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU 1/2022," ujar Sutiaji, dikutip Jumat (4/11/2022).

Baca Juga:
Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Melalui rancangan Perda PDRD yang diusulkan, Pemkot Malang mengusulkan agar seluruh perda tentang pajak dan retribusi disatukan ke dalam satu perda saja. Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 94 UU HKPD, pemda memiliki kewajiban untuk menetapkan 1 perda yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Perda yang dimaksud harus turut memuat jenis pajak dan retribusi, subjek dan wajib pajak, objek pajak, dasar pengenaan, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, hingga tarif.

Merujuk pada Pasal 187 UU HKPD, pemda memiliki waktu 2 tahun sejak UU HKPD diundangkan untuk melakukan penyesuaian atas perda.

Baca Juga:
Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Bila perda tentang pajak dan retribusi di Kota Malang tak kunjung direvisi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam UU HKPD, maka pajak daerah harus dipungut berdasarkan UU HKPD.

UU HKPD telah diundangkan pada 5 Januari 2022. Dengan demikian, pemda memiliki waktu hingga 5 Januari 2024 untuk melakukan penyesuaian atas perda. Artinya, Kota Malang hanya memiliki waktu 14 bulan untuk menyusun perda baru.

"Waktu tersebut bukan merupakan waktu yang panjang mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP 10/2021 tentang PDRD, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah, evaluasi rancangan perda kabupaten/kota mengenai pajak dan retribusi dilakukan oleh gubernur, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan," ujar Sutiaji.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi