AMERIKA SERIKAT

Hindari Pajak, Mantan Ketua Tim Kampanye Trump Dipenjara

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Maret 2019 | 11:07 WIB
Hindari Pajak, Mantan Ketua Tim Kampanye Trump Dipenjara

Paul Manafort. (foto: thenypost)

WASHINGTON, DDTCNews – Hakim Federal telah memvonis Paul Manafort, mantan ketua tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, hukuman penjara 47 bulan. Vonis tersebut didasari karena tuduhan kasus penghindaran pajak dan penipuan bank.

Vonis ini lebih singkat dibandingkan dengan argumentasi jaksa penuntut yang menyatakan bahwa Paul pantas dihukum penjara 19—25 tahun karena kejahatannya. Mereka melihat Paul tidak menyesal atas perbuatannya dan berbohong di bawah sumpah.

“Dia dinyatakan bersalah atas 5 tuduhan penghindaran pajak pada 2010-2014, 2 tuduhan penipuan bank dengan pinjaman lebih dari US$4 juta [sekitar Rp57,2 miliar] untuk real estat, serta tuduhan penyembunyian kepemilikan rekening bank asing pada 2012,” demikian informasi yang dikutip dari Deadline, Senin (11/3/2019).

Baca Juga:
Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Selain hukuman penjara, Paul yang juga pernah menjabat sebagai ajudan Trump pun harus membayar denda sebanyak US$50.000 (Rp715,33 juta) dan uang ganti rugi sebanyak US$24 juta (Rp343,33 miliar).

Kendati sudah diganjar hukuman penjara 47 bulan, hukuman Manafort belum berakhir. Dia masih harus menanti hukuman dalam kasus kedua di Washington pekan depan. Hal ini dikarenakan Paul mengaku bersalah atas 2 tuduhan konspirasi dan mempengaruhi saksi.

Hingga saat ini, dia belum dijatuhi hukuman dalam kasus tuduhan konspirasi dan mempengaruhi saksi. Namun, tim penasihat khusus Robert Mueller baru-baru ini meminta hakim federal untuk menghukum Paul selama 24 tahun penjara.

Baca Juga:
Presidensi Trump Berefek ke Investasi, RI Selaraskan Insentif Pajak

Atas kasus politik tersebut, Paul berpotensi mendapat hukuman maksimum adalah 10 tahun. Kejahatan itu terungkap selama investigasi pada tim Mueller tentang peran Rusia dalam pemilu presiden 2016.

Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa Paul saat diketahui telah menghadiri pertemuan dengan orang-orang Rusia pada Juni 2016 di Trump Tower. Rusia dikatakan akan terus menemukan berita buruk untuk menjatuhkan oposisi, Hillary Clinton. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 15 Desember 2024 | 13:13 WIB PEREKONOMIAN GLOBAL

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

Sabtu, 07 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Presidensi Trump Berefek ke Investasi, RI Selaraskan Insentif Pajak

Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru