APBN 2017

Hasil Pemangkasan Belanja Direlokasi, Defisit Tetap Tinggi

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 08 Juli 2017 | 16:31 WIB
Hasil Pemangkasan Belanja Direlokasi, Defisit Tetap Tinggi

Salah satu belanja infrastruktur (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Belanja pemerintah senilai Rp16 triliun di APBN 2017 yang dinilai tidak produktif ternyata tidak diniatkan untuk bisa menekan target defisit APBNP 2017 yang melejit, karena uang Rp16 triliun itu direlokasi ke belanja lain yang lebih produktif.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan relokasi itu diharapkan belanja pemerintah dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi perekonomian secara keseluruhan.

"Malah bisa-bisa hasilnya lebih baik karena dia bisa dialokasikan dari cuma biaya perjalanan yang jatuhnya ke perusahaan penerbangan negara lain ke pengeluaran yang sifatnya produktif," ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (6/7).

Baca Juga:
Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Darmin menilai relokasi anggaran tersebut sejatinya tidak akan mengganggu kinerja pemerintah. Pasalnya, alokasi anggaran akan mengarah pada sektor yang lebih produktif guna menyukseskan program pemerintah.

"Penghematan belanja K/L dilakukan dengan realokasi belanja barang menjadi belanja yang lebih produktif dan mendesak. Penghematan Rp16 triliun dialihkan ke belanja prioritas di K/L dan belanja lainnya seperti pembayaran utang LN, BLU, dan lainnya," paparnya.

Hal itu sesuai dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017. Adapun rincian besaran efisiensi per Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam lampiran Inpres 4/2017, dengan jumlah keseluruhannya mencapai Rp16 triliun.

Inpres 4/2017 itu menunjuk para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 26 Januari 2025 | 14:00 WIB KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Target Tercapai, Setoran Pajak di Kanwil DJP Ini Tembus Rp9,27 Triliun

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Pemerintah Harus Komit Perbaiki Kualitas Pendidikan

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China