Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
Ilustrasi.
SEOUL, DDTCNews – Pemerintah Korea Selatan akan menurunkan tarif pajak bahan bakar transportasi domestik sebesar 15%. Rencana kebijakan ini diambil untuk meringankan beban rumah tangga dan usaha kecil pascakenaikan harga minyak global.
Menteri Keuangan Korea Kim Dong-yeon mengatakan penurunan tarif pajak pada bahan bakar transportasi domestik ini berlaku selama enam bulan, terhitung sejak 6 November 2018. Dengan demikian, ada penurunan harga bahan bakar maupun potensi penerimaan pajak.
“Pemotongan pajak sementara ini akan mengurangi potensi penerimaan pajak sekitar 2 triliun won [sekitar Rp26,8 triliun] untuk enam bulan ke depan,” ujarnya, seperti dilansir dari Today Online, Kamis (25/10/2018).
Penurunan tarif pajak itu akan membuat harga bahan bakar bensin turun 111 won per liter sehingga menjadi 635 won (sekitar Rp8.486) per liter. Bahan bakar diesel turun dari 529 won menjadi 450 won (sekitar Rp6.014) per liter.Liquefied petroleum gas (LPG) dan butana menjadi 157 won (sekitar Rp2.097) per liter.
Penurunan tarif pajak pada bahan bakar ini disebabkan karena adanya keluhan dari sejumlah pengusaha. Pemerintah diminta untuk menderegulasi kebijakan pajak karena lingkungan bisnis Korea Selatan yang belakangan ini dianggap cukup buruk oleh pengusaha.
Penurunan tarif ini juga tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus merevitalisasi investasi. Pasalnya, ada estimasi penciptaan lapangan pekerjaan hingga 60.000.
Menurutnya prioritas utama penurunan tarif itu yakni menghapus pembatasan program investasi swasta yang berskala besar. Pemerintah akan menerbitkan program pembiayaan 15 triliun won setahun bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk investasi peralatan bisnis. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.