KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

Muhamad Wildan | Sabtu, 01 Juni 2024 | 08:00 WIB
Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

Pembeli memilih ayam yang dijual seharga Rp37 ribu per kilogram di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/5/2024). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kementerian teknis dan pemerintah daerah (pemda) untuk memiliki perencanaan dalam rangka menjaga ketersediaan komoditas. Upaya tersebut diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan kelangkaan komoditas seringkali terjadi akibat faktor-faktor cuaca yang terlambat diantisipasi. Tomsi mengatakan masalah ini seharusnya sudah bisa diantisipasi berdasarkan data prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Kondisi seperti ini itukan bisa disesuaikan antara cuaca mengakibatkan kekurangan suplai, kemudian berkaitan dengan impor, ini bisa dirancang, juga berkaitan dengan jagung," ujar Tomsi, dikutip pada Sabtu (1/6/2024).

Baca Juga:
PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Oleh karena keterlambatan pemerintah pusat dan pemda dalam mengantisipasi kebutuhan, komoditas impor pada akhirnya malah membanjiri pasar domestik di tengah musim panen.

Impor komoditas dan panen di waktu bersamaan bakal menekan harga di tingkat petani. "Ini juga mengganggu proses panen kita berkaitan dengan harga," ujar Tomsi.

Berkaca pada hal tersebut, Tomsi meminta kementerian untuk berfokus menyiapkan perencanaan untuk setahun penuh. Pemda juga harus menyusun perencanaan dengan berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Tunggu Aturan, PPN Makanan-Jasa Premium Tak Langsung Berlaku 1 Januari

Misal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku pemberi persetujuan impor perlu memastikan jumlah bawang putih yang masuk setiap bulan dan bagaimana komoditas tersebut terdistribusikan ke daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga perlu menyusun rencana penanganan tahunan guna mengantisipasi fluktuasi harga cabai dan bawang merah.

"Langkah-langkah seperti apa, siapa berbuat apa, kapan, dan di mana. Pada intinya seperti itu, sehingga betul-betul teman-teman bisa mengendalikan semaksimal mungkin," ujar Tomsi.

Tomsi mengatakan penanganan kebutuhan komoditas bisa saja dilakukan secara jangka pendek. Namun, perencanaan jangka panjang tetap diperlukan agar kebutuhan komoditas pada setiap daerah bisa dipenuhi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tunggu Aturan, PPN Makanan-Jasa Premium Tak Langsung Berlaku 1 Januari

Kamis, 19 Desember 2024 | 09:43 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Ungkap Dampak Tarif PPN 12 Persen Terhadap Inflasi ‘Tidak Besar’

Rabu, 18 Desember 2024 | 08:40 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Ada Rencana Penurunan Batas Omzet PPh Final UMKM, Ini Kata Pemerintah

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?