KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

Muhamad Wildan | Sabtu, 01 Juni 2024 | 08:00 WIB
Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

Pembeli memilih ayam yang dijual seharga Rp37 ribu per kilogram di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/5/2024). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kementerian teknis dan pemerintah daerah (pemda) untuk memiliki perencanaan dalam rangka menjaga ketersediaan komoditas. Upaya tersebut diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan kelangkaan komoditas seringkali terjadi akibat faktor-faktor cuaca yang terlambat diantisipasi. Tomsi mengatakan masalah ini seharusnya sudah bisa diantisipasi berdasarkan data prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Kondisi seperti ini itukan bisa disesuaikan antara cuaca mengakibatkan kekurangan suplai, kemudian berkaitan dengan impor, ini bisa dirancang, juga berkaitan dengan jagung," ujar Tomsi, dikutip pada Sabtu (1/6/2024).

Baca Juga:
Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Oleh karena keterlambatan pemerintah pusat dan pemda dalam mengantisipasi kebutuhan, komoditas impor pada akhirnya malah membanjiri pasar domestik di tengah musim panen.

Impor komoditas dan panen di waktu bersamaan bakal menekan harga di tingkat petani. "Ini juga mengganggu proses panen kita berkaitan dengan harga," ujar Tomsi.

Berkaca pada hal tersebut, Tomsi meminta kementerian untuk berfokus menyiapkan perencanaan untuk setahun penuh. Pemda juga harus menyusun perencanaan dengan berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Kemendag Tambah Lima Komoditas yang Bisa Disimpan di Gudang SRG

Misal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku pemberi persetujuan impor perlu memastikan jumlah bawang putih yang masuk setiap bulan dan bagaimana komoditas tersebut terdistribusikan ke daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga perlu menyusun rencana penanganan tahunan guna mengantisipasi fluktuasi harga cabai dan bawang merah.

"Langkah-langkah seperti apa, siapa berbuat apa, kapan, dan di mana. Pada intinya seperti itu, sehingga betul-betul teman-teman bisa mengendalikan semaksimal mungkin," ujar Tomsi.

Tomsi mengatakan penanganan kebutuhan komoditas bisa saja dilakukan secara jangka pendek. Namun, perencanaan jangka panjang tetap diperlukan agar kebutuhan komoditas pada setiap daerah bisa dipenuhi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 15 Januari 2025 | 16:25 WIB KEBIJAKAN MONETER

Inflasi Diekspektasikan Rendah, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,75%

Rabu, 15 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendag Tambah Lima Komoditas yang Bisa Disimpan di Gudang SRG

Senin, 06 Januari 2025 | 11:46 WIB PENERIMAAN NEGARA

Setoran PNBP 2024 Lampaui Target, Pemerintah Raup Rp579,5 Triliun

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai