KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

Muhamad Wildan | Sabtu, 01 Juni 2024 | 08:00 WIB
Hadapi Risiko Inflasi, Pemda Perlu Antisipasi Ketersediaan Komoditas

Pembeli memilih ayam yang dijual seharga Rp37 ribu per kilogram di Pasar Flamboyan, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (15/5/2024). ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/Spt.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kementerian teknis dan pemerintah daerah (pemda) untuk memiliki perencanaan dalam rangka menjaga ketersediaan komoditas. Upaya tersebut diperlukan untuk mengendalikan inflasi.

Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan kelangkaan komoditas seringkali terjadi akibat faktor-faktor cuaca yang terlambat diantisipasi. Tomsi mengatakan masalah ini seharusnya sudah bisa diantisipasi berdasarkan data prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Kondisi seperti ini itukan bisa disesuaikan antara cuaca mengakibatkan kekurangan suplai, kemudian berkaitan dengan impor, ini bisa dirancang, juga berkaitan dengan jagung," ujar Tomsi, dikutip pada Sabtu (1/6/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Oleh karena keterlambatan pemerintah pusat dan pemda dalam mengantisipasi kebutuhan, komoditas impor pada akhirnya malah membanjiri pasar domestik di tengah musim panen.

Impor komoditas dan panen di waktu bersamaan bakal menekan harga di tingkat petani. "Ini juga mengganggu proses panen kita berkaitan dengan harga," ujar Tomsi.

Berkaca pada hal tersebut, Tomsi meminta kementerian untuk berfokus menyiapkan perencanaan untuk setahun penuh. Pemda juga harus menyusun perencanaan dengan berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga:
Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Misal, Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku pemberi persetujuan impor perlu memastikan jumlah bawang putih yang masuk setiap bulan dan bagaimana komoditas tersebut terdistribusikan ke daerah.

Kementerian Pertanian (Kementan) juga perlu menyusun rencana penanganan tahunan guna mengantisipasi fluktuasi harga cabai dan bawang merah.

"Langkah-langkah seperti apa, siapa berbuat apa, kapan, dan di mana. Pada intinya seperti itu, sehingga betul-betul teman-teman bisa mengendalikan semaksimal mungkin," ujar Tomsi.

Tomsi mengatakan penanganan kebutuhan komoditas bisa saja dilakukan secara jangka pendek. Namun, perencanaan jangka panjang tetap diperlukan agar kebutuhan komoditas pada setiap daerah bisa dipenuhi. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 09:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ubah Proyeksinya, World Bank Yakin Ekonomi RI Bisa Tumbuh 5 Persen

Jumat, 11 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Perlu Berlanjut, Jokowi: Penerimaan dari Situ Banyak Sekali

Kamis, 10 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ingatkan K/L dan Pemda untuk Optimalkan Aset Negara

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja