PERDAGANGAN BEBAS ASEAN

Giliran Thailand dan Vietnam Bergabung

Redaksi DDTCNews | Minggu, 11 September 2016 | 19:30 WIB
Giliran Thailand dan Vietnam Bergabung

JAKARTA, DDTCNews – Thailand dan Vietnam mengutarakan keinginan dan kesiapannya bergabung dalam proyek percontohan penggunaan sistem self certification atau sistem sertifikasi mandiri dalam skema ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Sebelumnya, Laos dan Filipina sudah bergabung bergabung lebih dulu dalam proyek yang digagas pemerintah Indonesia tersebut. Baik Indonesia, Laos dan Filipina telah sepakat menyetujui rencana keikutsertaan Thailand dan Vietnam.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antarlembaga Robert L.Marbun mengatakan ATIGA merupakan kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan bebas di antara negara anggota ASEAN.

Baca Juga:
Dukung Pariwisata, Diskon Pajak Hiburan Diperpanjang Hingga Akhir 2025

“Setiap negara yang tergabung dalam proyek ini akan dikenai tarif preferensi sepanjang memenuhi asal barang dan menyerahkan invoice declaration pada saat pengajuan pemberitahuan impor,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Besarnya tarif preferensi ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA.

Sementara, invoice declaration diterbitkan eksportir bersertifikat di negara peserta proyek dengan cara sertifikasi mandiri untuk barang jenis tertentu yang tercantum dalam daftar barang yang diproduksi eksportir.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

“Data-data mengenai eksportir bersertifikat diperoleh dari ASEAN Secretariat,” tambahnya seperti dilansir laman Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Nantinya, data tersebut akan diteruskan kepada seluruh kantor pabean dalam bentuk softcopy maupun hardcopy. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?