KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Muhamad Wildan | Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB
2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Ilustrasi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan arah kebijakan BI kedepan saat pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 di Jakarta, Jumat (29/11/2024). Pertemuan tahunan Bank Indonesia 2024 mengangkat tema sinergi memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. ANTARA FOTO/Akbar Nuugroho Gumay/YU

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) akan membeli surat berharga negara (SBN) yang beredar di pasar sekunder pada tahun depan.

Pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI dilakukan untuk memastikan inflasi pada tahun depan tetap terjaga pada sasaran 2,5±1% sekaligus untuk memastikan stabilitas nilai tukar rupiah.

"Pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah memperhitungkan kebutuhan permintaan likuiditas karena kenaikan uang primer, baik dalam bentuk uang kartal, rekening giro bank di BI, maupun sekuritas rupiah BI (SRBI) yang dipegang oleh penduduk bukan bank," tulis Kemenkeu dan BI dalam siaran pers bersama, Jumat (27/12/2024).

Baca Juga:
BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Secara terperinci, pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme bilateral debt switch dengan pemerintah. Bilateral debt switch dilakukan khusus atas SBN yang berasal dari SKB II dan akan jatuh tempo pada 2025.

Bilateral debt switch dilakukan dengan mempertukarkan SBN yang jatuh tempo dengan SBN reguler yang dapat diperdagangkan menggunakan harga pasar. SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah.

"Perlu ditegaskan bahwa mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021 dan 2022," tulis Kemenkeu dan BI.

Baca Juga:
Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Ke depan, Kemenkeu dan BI berkomitmen untuk menerbitkan dan membeli SBN dilakukan transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat. Pelaksanaan lebih lanjut dikoordinasikan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.

"Eratnya koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI yang pruden sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tulis Kemenkeu dan BI. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 28 Januari 2025 | 08:30 WIB KEBIJAKAN MONETER

BI Buka Ruang untuk Kembali Turunkan Suku Bunga

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Kamis, 19 Desember 2024 | 08:40 WIB UTANG PEMERINTAH

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp8.680 Triliun hingga November 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP