Genjot Sektor Perikanan, Begini Arahan Jokowi

JAKARTA, DDTCNews – Besarnya potensi ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus dicapai dengan melakukan berbagai terobosan. Presiden RI Joko Widodo mengklaim potensi tersebut mencapai lebih dari Rp19.000 triliun atau sekitar US$1,33 triliun.

Mengenai hal itu, Presiden Jokowi meminta pengelolaan sektor kelautan dan perikanan harus bisa dioptimalkan. Pemerintah memiliki pekerjaan yang sangat besar untuk bisa meraih potensi Rp19.000 triliun dari sektor kelautan dan perikanan.

"Bisa 10% saja sudah bagus, apa lagi masuk ke angka Rp19.000-Rp20.000 triliun. Ini sebuah pekerjaan besar. Potensinya ada, tetapi perhatian pemerintah belum ke sini. Pentingnya penguasaan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan riset di kelautan dan perikanan yang sudah berpuluh-puluh tahun ini tidak pernah difokuskan," ujarnya di TMII Jakarta, Kamis (4/5).

Ia meminta agar hal tersebut menjadi perhatian dan betul-betul dilakukan, sehingga potensi sumber daya alam laut Indonesia terlihat. Untuk itu, Presiden Jokowi mengimbau agar nelayan Indonesia tidak secara terus menerus bekerja dengan menggunakan pola lama.

"Sudah berapa puluh tahun kita urusan cantrang, setiap tahun urusan cantrang, setiap tahun urusan cantrang. Tidak habis-habisnya kita ngurusin cantrang sehingga melupakan strategi besar menuju ke tempat yang lain yang memiliki nilai tambah yang lebih baik," katanya.

Menurutnya ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai offshore aquaculture karena 70% dari wilayah Indonesia merupakan perairan. Nelayan Indonesia perlu diedukasi mengenai offshore aquaculture tersebut, pasalnya hal ini memiliki nilai tambah yang berpuluh-puluh kali lipat dibanding dengan nilai saat ini.

Satu site offshore aquaculture seharga Rp47 miliar, Presiden Jokowi menilai hal itu bukanlah sesuatu yang mahal dengan nilai tambah yang diperoleh. Adapun ia menyarankan pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan negara yang sudah melakukan offshore aquaculture sehingga Indonesia bisa melompat ke depan.

"Sekali lagi, ini saya sampaikan berkali-kali, pemerintah ini terlalu rutinitas, terlalu monoton, terlalu linier, padahal dunia perubahannya sangat cepat sekali," tegasnya. (Amu)