IRLANDIA

Gara-gara Apple, UU Pajak Dikaji Ulang

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Oktober 2016 | 12:01 WIB
Gara-gara Apple, UU Pajak Dikaji Ulang

DUBLIN, DDTCNews - Menteri Keuangan Irlandia Michael Noonan telah menunjuk akademisi Seamus Coffey untuk segera mengkaji ulang undang-undang (UU) pajak penghasilan (PPh) setelah tarik ulur kasus pajak Apple.

Seamus mengatakan dirinya diminta oleh pemerintah untuk menganalisis secara spesifik masalah-masalah yang muncul, seperti menjamin perlakuan perpajakan bagi wajib pajak. Hasil analisis beserta rekomendasinya diperkirakan akan dilaporkan pada akhir Juni 2017.

“Contoh kasus pajak Apple kemarin seperti mencerminkan ada perlakuan yang berbeda, inilah yang menjadi masalah. Sehingga perlu dilakukan analisis mendalam untuk mencari solusinya,” ujar Coffey, Selasa (11/10).

Baca Juga:
Bongkar Kasus Perdagangan Ilegal Anak Anjing, HMRC Kantongi £5 Juta

Pemerintah Irlandia sepakat pada awal bulan September lalu untuk mengkaji ketentuan terkait PPh badan (perusahaan), setelah sebelumnya menolak permintaan Uni Eropa untuk menagih pajak yang masih terutang sebesar €13 miliar atau Rp186,5 triliun dari Apple atas aktivitasnya di Irlandia.

Sementara itu, Michael mengatakan hal ini (kajian) merupakan langkah yang tepat sebagai latihan dalam review berkala suatu kebijakan pemerintah. Meski demikian, kajian UU ini tidak akan membicarakan perubahan tarif PPh badan.

Justru sebaliknya, kerangka acuannya adalah standar internasional dalam transparansi pajak, termasuk mengenai pertukaran informasi secara otomatis dengan yurisdiksi lain.

Seperti dilansir dalam irishtimes, Coffey juga diminta untuk memastikan Irlandia berkomitmen dalam proyek Base Erosion Profit Shifting (BEPS) yang digagas oleh OECD/G20 untuk mencegah kompetisi pajak yang merugikan antarnegara dan perencanaan pajak yang agresif dari perusahaan multinasional. (Gfa)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN