Ganjar-Mahfud Janji Dorong UMKM Naik Kelas dan Tak Takut Bayar Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjanji akan mendorong UMKM informal naik kelas menjadi formal.

Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Angela Tanoesoedibjo mengatakan UMKM yang mampu naik kelas akan memperoleh berbagai keuntungan. Sayangnya, mendorong UMKM untuk naik kelas juga menantang karena mereka memiliki banyak ketakutan, termasuk membayar pajak.

"Pelaku-pelaku UMKM yang informal ini takut masuk menjadi formal. Tahu kenapa? Takut malah dipersulit, takut semua jadi susah. Semua harus izin, semua harus sertifikat, semua harus bayar pajak. Padahal itu kan terbalik," katanya, dikutip pada Sabtu (12/1/2024).

Angela mengatakan pasangan Ganjar-Mahfud akan membangun sistem berusaha yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Dengan sistem yang baik, pelaku usaha akan memiliki kepercayaan untuk berinvestasi atau mengembangkan usaha.

Kebijakan ekonomi juga diarahkan untuk mendukung UMKM agar naik kelas. Apabila mampu naik kelas, UMKM juga akan memiliki akses permodalan yang lebih luas.

Mengenai pajak, dia menjelaskan hanya dikenakan kepada UMKM yang sudah berkembang. Menurutnya, pajak tersebut juga pada akhirnya bakal digunakan untuk melakukan pembangunan negara.

"Ketika mereka membayar pajak, itu kan juga menjadi bagian investasi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi, yang akhirnya bermanfaat bagi mereka," ujarnya.

Angela menambahkan UMKM masih menjadi sektor yang mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Dengan dukungan yang optimal, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pasangan Ganjar Mahfud menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata ditargetkan mencapai 7% agar Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Dalam dokumen visi dan misinya, pasangan ini menawarkan strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, serta pengelolaan ekonomi hijau-biru. (sap)