Formula Upah Minimum 2023, Variabel Ini Dihitung dan Ditetapkan Pemda

JAKARTA, DDTCNews - Seluruh provinsi telah menetapkan dan mengumumkan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2023 pada 28 November 2022. Kenaikan UMP yang terjadi bervariasi, dengan batas kenaikan adalah 10% sesuai dengan Permenaker 18/2022.

DKI Jakarta misalnya, UMP untuk 2023 mengalami kenaikan 5,6% menjadi Rp4,9 juta. Kemudian ada juga Jawa Tengah dengan UMP yang naik 8,01% menjadi Rp1,95 juta. Perlu dicatat, perhitungan UMP 2023 menggunakan formula baru yang ditetapkan melalui Permenaker 18/2022.

"Penyesuaian nilai UMP 2023 dihitung menggunakan formula baru dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu, dan inflasi," sebut Kemnaker dalam unggahan di media sosial, dikutip Selasa (29/11/2022).

Sebagai informasi, indeks tertentu yang dimaksud adalah variabel α (alfa). Permenaker 18/2022 menjelaskan bahwa variabel alfa didapat dari kontribusi tenaga kerja pada pertumbuhan ekonomi yang bentuknya berupa suatu nilai tertentu dari rentang yang sudah ditentukan pemerintah pusat, yakni antara 0,1 sampai dengan 0,3.

"Penentuan nilai α ... harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja," bunyi Pasal 6 ayat (5) Permenaker 18/2022.

Penghitungan dan penetapan UMP 2023 juga harus memakai data yang valid bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik, dalam hal ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS).

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrian dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkapkan rentang nilai alfa memberi ruang bagi Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk menghitung dan menimbang produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Rentang variabel alfa dianggap sebagai ruang dialog bagi Depeda untuk memberikan saran kepada gubernur dalam menetapkan kenaikan UMP 2023.

"Penghitungan dan tata cara penetapan upah minimum tahun 2023 yang diatur dalam Permenaker ini mendorong optimalnya fungsi Dewan Pengupahan dalam melakukan analisis yang cermat," kata Indah.

Sesuai dengan Permenaker 18/2022, periode penetapan dan pengumuman UMP 2023 diperpanjang menjadi 28 November 2022, dari sebelumnya paling lambat 21 November 2022. Sementara upah minimum kabupaten/kota, ditetapkan paling lambat 7 Desember 2022, mundur dari sebelumnya 30 November 2022. (sap)