Fasilitas Pajak di Kawasan Ekonomi Khusus Masih Sepi Peminat

JAKARTA, DDTCNews - Data pada Laporan Belanja Perpajakan 2021 menunjukkan insentif tax holiday dan tax allowance yang ditawarkan pemerintah di kawasan ekonomi khusus (KEK) masih sepi peminat.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mencatat pemanfaatan insentif tax holiday di KEK pada 2021 masih senilai Rp0 dan diproyeksikan tetap senilai Rp0 pada tahun ini.

"Belum ada badan usaha atau pelaku usaha yang memanfaatkan tax holiday di KEK," tulis BKF dalam laporannya, dikutip pada Selasa (27/12/2022).

Padahal, nilai investasi yang diperlukan agar pelaku usaha bisa memanfaatkan insentif tax holiday di KEK sesungguhnya sudah jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tax holiday di luar KEK.

Hanya dengan menanamkan modal senilai Rp100 miliar, pelaku usaha di KEK sudah berhak mendapatkan fasilitas tax holiday sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang selama 10 tahun pajak.

Wajib pajak yang melakukan penanaman modal di luar KEK senilai Rp100 miliar hanya bisa memperoleh fasilitas tax holiday sebesar 50% dari jumlah PPh badan terutang selama 5 tahun. Tax holiday sebesar 100% baru diberikan bila wajib pajak melakukan penanaman modal senilai Rp500 miliar atau lebih.

Terkait dengan tax allowance di KEK, BKF mencatat nilai pajak yang tidak terpungut akibat insentif tersebut diestimasikan hanya senilai Rp11 miliar pada 2021 dan diproyeksikan tetap senilai Rp11 miliar pada tahun ini.

Pada 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, nilai penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat tax allowance di KEK masih senilai Rp0 karena wajib pajak pemanfaat tax allowance masih mengalami rugi fiskal.

Adapun tax allowance di KEK mencakup pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai penanaman modal termasuk aktiva tetap berwujud, penyusutan dan amortisasi dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan ke wajib pajak luar negeri sebesar 10%, dan kompensasi kerugian selama 10 tahun. (sap)