AMERIKA SERIKAT

Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

Redaksi DDTCNews | Kamis, 13 Januari 2022 | 17:00 WIB
Elon Musk Nge-Tweet Lagi, Tolak Pengenaan Pajak atas Panel Surya

Elon Musk. (foto: cnet1.cbsistatic.com)

SACRAMENTO, DDTCNews – Miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk, menyerukan penolakan terhadap rencana pengenaan pajak atas panel surya yang digulirkan pemerintah Negara Bagian California, Amerika Serikat (AS).

Melalui cuitannya di media sosial, orang terkaya di dunia versi Forbes itu menuding kebijakan untuk memajaki pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) adalah hal yang aneh.

"[Kebijakan pengenaan pajak merupakan] langkah anti-lingkungan yang aneh," kata Elon Musk dilansir Foxbusiness, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

California saat ini memiliki proyek pengembangan energi ramah lingkungan. Melalui program California's Net Energy Metering (CNEM), sebanyak 1,3 juta keluarga memasang panel surya di atas rumah mereka. Seluruh pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang mampu menghasilkan 10.000 Mw listrik. Angka ini diprediksi bisa mengurangi 25% kebutuhan listrik dari energi fosil pada siang hari.

Namun, pemasangan panel surya ternyata justru memunculkan biaya baru. Pemerintah setempat mengenakan biaya akses jaringan alias pajak kepada rumah tangga yang memasang PLTS di rumahnya senilai US$8 per Kw per bulan. Hanya saja, charge ini dikecualikan terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah.

Sebagai kompensasinya, pemerintah juga menawarkan kredit transisi pasar sejumlah US$5,25 per Kw per bulan untuk keluarga berpenghasilan rendah dan US$3,59 per Kw per bulan untuk seluruh pelanggan lain di tahun pertama. Diskon ini diharapkan bisa mengurangi beban pajak masyarakat.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Kebijakan inilah yang diprotes Tesla. Sebagai perusahaan penyedia akses tenaga surya, Tesla memprediksi kebijakan baru California bisa menambah ongkos pelanggan sejumlah US$50 hingga US$80 per bulan, khususnya bagi konsumen perusahaan.

"Jika diadopsi, ini akan menjadi biaya energi surya tertinggi AS, bahkan di antara negara bagian yang anti-energi terbarukan," tulis Tesla dalam sebuah pernyataan di situs webnya.

Besarnya biaya tersebut dikhawatirkan akan memuat rumah tangga di California memilih tidak melakukan pemasangan panel surya di rumahnya. Hal tersebut berdampak pada upaya pengembangan energi yang ramah lingkungan di California akhirnya tidak terwujud secara optimal.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Tesla lantas mendesak Gubernur California, Gavin Newsom, agar menghapuskan pembebanan biaya tersebut. Tesla menilai penambahan bebak pajak akan memengaruhi pembangunan ramah lingkungan yang sudah direncanakan.

Penolakan terhadap pembebanan biaya tambahan atas pemasangan panel surya juga disampaikan oleh Asosiasi Industri Energi Surya. Dengan kebijakan yang baru, asosiasi menilai hanya orang kaya yang mampu membeli panel surya di rumahnya.

“Keputusan ini akan menghalangi banyak warga California untuk memasang solar dan memperlambat penyebaran energi bersih dan untuk mencapai tujuan energi bersih,” tulis asosiasi. (rizki zakariya/sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra