PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA

Eksekusi Arahan Presiden Jokowi, BPKP Siapkan Rencana Aksi

Redaksi DDTCNews | Senin, 31 Mei 2021 | 16:30 WIB
Eksekusi Arahan Presiden Jokowi, BPKP Siapkan Rencana Aksi

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempersiapkan rencana aksi untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi nasional pengawasan intern (Rakornas Wasin) 2021.

Ketua Panitia Rakornas Wasin 2021 Iwan Agung mengatakan presiden meminta BPKP dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di semua level pemerintahan untuk mengawal pelaksanaan anggaran.

"Untuk itu, rencana aksi dan sebagainya sudah kami susun. Diharapkan BPKP dan APIP mengawal percepatan realisasi belanja K/L/D dan serta berusaha memastikan belanja tersebut tepat sasaran," katanya seperti dikutip dari laman resmi BPKP, Senin (31/5/2021).

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Iwan menjelaskan proses bisnis yang akan dilakukan BPKP dan APIP pada pengawasan perencanaan belanja terbagi dalam beberapa kegiatan. Salah satunya adalah pengawasan pada kualitas penyusunan perencanaan anggaran.

Menurutnya, program pemerintah mulai dari level pusat hingga daerah harus memiliki sasaran yang jelas. Lalu, perencanaan anggaran juga wajib mencantumkan indikator keberhasilan sebagai cara mendukung pencapaian tujuan belanja pemerintah.

Dia menyatakan BPKP siap mendukung kementerian/lembaga dan pemda dalam meningkatkan kualitas perencanaan belanja anggaran. Dukungan tersebut antara lain dengan program integrasi data dan sinkronisasi basis data.

Baca Juga:
Jasa Travel Agent Kena PPN Besaran Tertentu, PM Tak Dapat Dikreditkan

"BPKP siap membantu integrasi dan sinkronisasi basis data melalui laboratorium data forensik dan telah kami kembangkan," tutur Iwan.

Iwan menambahkan BPKP dan APIP juga akan memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L dan pemda. Dengan demikian, model pengawasan baru sudah dimulai sejak awal dan tidak harus menunggu terjadinya permasalahan setelah anggaran dieksekusi pemerintah.

"Kami akan berusaha bersama APIP menjadi aparat pengawas yang sigap dan tanggap. Berusaha untuk melakukan pengawasan sedini mungkin. Tidak menunggu itu menjadi suatu permasalahan atau menjadi kesalahan baru bertindak," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?