Ekonomi Digital Jadi Sorotan BI dan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menempatkan ekonomi digital sebagai isu yang akan terus dibahas bersama. Tantangan untuk menjawab disrupsi teknologi disusun secara komprehensif dari sudut pandang kedua otoritas.

Asisten Gubenur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan ekonomi digital menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BI, dan Otoritas Jasa keuangan (Rakorpusda).

Menurutnya, indentifikasi menjadi aspek yang krusial. Dimensi ekonomi digital setidaknya dibagi ke dalam 3 sisi sesuai dengan aktornya. Ketiganya adalah pelaku usaha, pembuat kebijakan (pemerintah), dan masyarakat sebagai pengguna layanan ekonomi digital.

“Berbicara digital maka harus dilihat dari dua arah, yakni lihat industrinya dan pembuat kebijakannya. Kemudian ditambah masyarakat sebagai pengguna,” katanya di Kantor BI, Senin (27/5/2019).

Filianingsih menambahkan untuk otoritas fiskal akan menggelar seminar untuk mendengar aspirasi dari para pelaku usaha pada hari ini. Selanjutnya, pada esok hari, bank sentral akan mulai mendengar perspektif dari sisi pemerintah.

Pembicaraan soal transformasi digital akan dimulai pada tingkat dirjen, yang kemudian akan dilanjutkan pembahasannya di level menteri. Peningkatan sistem elektronik dalam transaksi pemerintah daerah menjadi salah satu topik pembahasan dalam Rakorpusda.

Adapun peningkatan penggunaan sistem elektronik di pemerintah daerah akan dilakukan secara komprehensif. Dengan demikian, kegiatan fiskal daerah – mulai dari penerimaan hingga pengeluaran – dilakukan secara elektronik.

“Kita mau tahu dengan FGD [focus group discussion], apa saja hambatan dan kesulitan dari perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah,” imbuhnya. (kaw)