KINERJA FISKAL

Yakinkan Investor, Sri Mulyani Sebut APBN 2024 Ditutup Sehat dan Aman

Dian Kurniati | Kamis, 02 Januari 2025 | 12:30 WIB
Yakinkan Investor, Sri Mulyani Sebut APBN 2024 Ditutup Sehat dan Aman

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kanan) saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah menutup pengelolaan APBN 2024 dengan sehat dan aman.

Sri Mulyani mengatakan kinerja APBN 2024 lebih baik dari yang diperkirakan pemerintah. Menurutnya, pelebaran defisit juga tidak terlalu jauh dari yang ditargetkan pada UU APBN 2024 sebesar 2,29% PDB.

"Defisit APBN 2024 mendekati UU APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7%," katanya dalam pembukaan perdagangan BEI 2025, Kamis (2/1/2025).

Baca Juga:
Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Pemerintah dalam UU APBN 2024 merancang defisit anggaran senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB. Sementara outlook defisit anggaran 2024 yang disampaikan dalam Laporan Semester I/2024 kepada DPR adalah Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan pengumpulan penerimaan negara pada 2024 dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, baik dari sisi domestik maupun global. Pada semester I/2024, tekanan pada penerimaan pajak bahkan mulai terasa saat penyampaian SPT Tahunan 2023 karena menunjukkan tanda koreksi yang sangat dalam.

Dia menyebut penerimaan pajak pada semester I/2024 mengalami kontraksi yang dalam. Perbaikan kinerja penerimaan pajak ini baru mulai terlihat pada Agustus 2024 dan berlanjut hingga tutup buku.

Baca Juga:
Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Sepanjang 2024, pendapatan negara masih mengalami pertumbuhan walaupun dibayangi peningkatan ketidakpastian global seperti konflik di Timur Tengah dan hasil pemilu di AS.

"[Penerimaan pajak] pada akhir tahun bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi, tetapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Tumbuh dari tahun lalu, meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi," ujarnya.

Mengenai belanja negara, Sri Mulyani menyebut pemerintah memiliki banyak agenda belanja yang telah dilaksanakan pada 2024 seperti pelaksanaan pemilu, pilkada, pembangunan IKN, serta pemberian berbagai bantuan sosial. Sepanjang 2024, belanja negara mengalami pertumbuhan lebih dari 6%, yang bahkan untuk belanja kementerian/lembaga mampu tumbuh double digit.

Baca Juga:
Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, pengelolaan APBN 2024 secara umum dinilai masih positif. Presiden Prabowo Subianto pun memintanya menyampaikan bocoran soal pengelolaan APBN 2024 ini untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Adapun detail realisasi APBN 2024 bakal disampaikan dalam agenda konferensi pers tersendiri.

"Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 11:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kenaikan PPN Tak Banyak Sumbang Penerimaan, DPR Dukung Penghematan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi