DPR Was-was Soal Ditjen Pajak Pisah dari Kemenkeu

JAKARTA, DDTCNews – Rencana pemerintah membentuk lembaga baru pajak bakal seret. Sejumlah Fraksi di Komisi XI (DPR) was-was dengan kekuasaan aparat pajak yang nantinya semakin membesar. Berita tersebut menjadi topik utama sejumlah media nasional pagi ini, Jumat (26/5).

DPR khawatir akan sulit berkoordinasi lantaran lembaga ini lepas dari Kemenkeu. Pasalnya, sesuai dengan draf RUU KUP, selain memiliki kekuatan besar, lembaga ini nantinya juga akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Gerindra Soepriyatno mengatakan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu akan membuat rumit birokrasi. Apalagi DPR telah mendapat surat dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk tidak membuat lembaga baru karena pembiayaannya cukup besar.

Berita lainnya datang dari beberapa alasan yang membuat Ditjen Pajak harus memisahkan diri dari Kementerian Keuangan. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Ini Alasan Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan

Sejumlah masalah yang terjadi pada Ditjen Pajak membuat pemerintah berencana untuk melakukan pemisahan kekuasaan Ditjen Pajak dari Kemenkeu. Masalah tersebut berupa, kenaikan jumlah wajib pajak yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM Ditjen Pajak khususnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum, dan alokasi anggaran yang melekat pada anggaran kementerian keuangan.

• Rencana Pemisahan Kantor Pajak Belum Final

Pembahasan rencana pemisahan Ditjen Pajak semakin menguat. Hal ini tertuang dalam Pasal 24 rancangan revisi UU KUP yang menyebutkan lembaga baru ini akan efektif bekerja pada 1 Januari 2018. Kendati demikian, pemerintah menegaskan pembahasan menganai hal ini belum final. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menolak berkomentar detail terkait rencana pemisahan Ditjen Pajak Kemenkeu dari induknya saat ini.

• Indonesia Jaring Investasi Asing Hingga Rp5,2 Triliun

Indonesia berhasil menghasilkan kesepakatan bisnis senilai US$400 juta atau sekitar Rp5,2 triliun. Kesepakatan tersebut diraih dalam kegiatan Manado International on Tourism yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kesepakatan bisnis ini terdiri dari kerja sama investasi antara Penanam Modal Asing (PMA) asal Cina dengan perusahaan swasta nasional terkait pembangunan di Manado Selatan. Pembangunan tersebut mencakup hotel, apartemen, shoping mall, dan diving center senilai US$200 juta.

• DJBC Banten Lampaui Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Banten berhasil melampaui target penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai sepanjang 2016. Kanwil DJBC Banten Hary Budi Wicaksono mengatakan DJBC Banten mampu memperoleh penerimaan negara dari dua kantor pelayanan dan pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Merak dan Tangerang sebesar Rp3,2 triliun lebih atau melampaui target dengan mencapai 113,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun lebih.

• Ditjen Pajak Kejar Pemerimaan Rp45 triliun dari Pemeriksaan

Ditjen Pajak menargetkan dapat memperoleh setoran pajak sebesar Rp45 triliun melalui pemeriksaan pasca tax amnesty. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Angin Praytino Aji mengaku tidak ada batas waktu pemeriksaan tertentu guna meningkatkan penerimaan melalui pemeriksaan tersebut. Pasalnya, pemeriksaan tersebut akan terus berlangsung sampai hasil pemeriksaan Ditjen Pajak mendapat konfirmasi dan pembayaran pajak dari wajib pajak. Hanya saja, menurut Angin, target hasil pemeriksaan tersebut minimal harus memenuhi target nilai setoran pajak yang telah ditetapkan. (Amu)