Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati RUU APBN 2020 dibahas lebih lanjut dalam sidang Paripurna. Alokasi anggaran untuk penanganan bencana alam menjadi sorotan Badan Anggaran.
Koordinator Panja Belanja Banggar DPR Jazilul Fawaid mengatakan porsi anggaran belanja pemerintah pusat tahun depan sebesar Rp1.683,4 triliun. Angka tersebut naik dari usulan awal pemerintah yang sejumlah Rp1.670 triliun.
"Rapat Panja Banggar menghasilan belanja pemerintah pusat naik Rp13 miliar dari usulan awal dengan fokus lima prioritas pembangunan," katanya di Ruang Rapat Banggar, Senin (23/9/2019).
Politisi PKB tersebut lantas menjabarkan lima prioritas pembangunan pemerintah pusat adalah pertama penguatan SDM yang berkualitas dan kedua melakukan penguatan program perlindungan sosial.
Prioritas ketiga, untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dan keempat melakukan mendorong birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi. Prioritas kelima, fokus dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi dan mitigasi terhadap bencana alam.
Dari kelima prioritas tersebut, Banggar meminta pemerintah serius dalam alokasi anggaran terkait bencana alam. Oleh karena itu, porsi anggaran untuk Basarnas dan BMKG selayaknya diperkuat untuk tahun depan.
"Kebijakan K/L ada catatan khusus terkait dengan dukungan dalam penanganan bencana alam dengan penguatan Basarnas dan BMKG," paparnya.
Menjawab catatan DPR tersebut, pemerintah menyatakan telah mengalokasikan Rp155,4 triliun yang khusus didedikasikan pada prioritas pembangunan kelima.
Total anggaran itu dialokasikan untuk penanggulangan bencana alam, antisipasi risiko fiskal, dan melakukan stabilisasi harga pangan serta alokasi cadangan beras pemerintah. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.