RAPBN 2020

Pemerintah & DPR Sepakati Defisit Anggaran 1,76% PDB

Redaksi DDTCNews | Rabu, 04 September 2019 | 19:12 WIB
Pemerintah & DPR Sepakati Defisit Anggaran 1,76% PDB

Kepala BKF Kemenkeu Suahasil Nazara. 

JAKARTA, DDTCNews – Panitia Kerja (Panja) A Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pemerintah untuk memangkas defisit anggaran 2020 lebih rendah dari tahun ini. Legislatif tidak mengubah patokan defisit dan pembiayaan dari usulan awal pemerintah.

Defisit anggaran disepakati mencapai Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka defisit tersebut lebih rendah darioutlook tahun ini dengan defisit 1,93% terhadap PDB atau senilai Rp310,8 triliun.

“Kami terus melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan defisit yang terkendali dan keseimbangan primer yang diarahkan terus turun,” kata Koordinator Panja Pemerintah Suahasil Nazara di Ruang Rapat Banggar DPR, Rabu (4/9/2019).

Baca Juga:
Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang Pemerintah Dikelola dengan Baik

Selain sepakat dengan target defisit, Panja A Banggar DPR juga menyetujui besaran pembiayaan yang akan dilakukan pemerintah tahun depan. Porsi pembiayaan juga ditekan turun dari pelaksanaan anggaran tahun ini.

Suahasil menjelaskan total pembiayaan pada tahun depan senilai Rp307,2 triliun atau turun 1,2% dari outlook tahun ini Rp310,8 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pembiayaan utang senilai Rp351,8 triliun atau turun 5,9% dari outlook tahun ini yang senilai Rp373, 9 triliun.

Selain itu, pembiayaan nonutang yang juga dipangkas turun pada tahun depan menjadi Rp44,6 triliun. Angka pembiayaan nonutang tersebut tercatat turun dari outlook tahun ini senilai Rp63,1 triliun.

Baca Juga:
Realisasi Baru 74%, WP Diminta Lunasi PBB-P2 Meski Lewat Jatuh Tempo

Sementara itu, pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun fiskal 2020 ditetapkan senilai Rp389,3 triliun. Porsi SBN ini lebih tinggi darioutlook SBN tahun ini yang diestimasi senilai Rp381,8 triliun.

“Pemerintah akan melanjutkan upaya inovasi untuk mengembangkan potensi investor ritel di dalam negeri,” paparnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 13 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang Pemerintah Dikelola dengan Baik

Kamis, 10 Oktober 2024 | 13:30 WIB KABUPATEN BLITAR

Realisasi Baru 74%, WP Diminta Lunasi PBB-P2 Meski Lewat Jatuh Tempo

Selasa, 08 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tim Prabowo Tegaskan Utang Pemerintah Tak Bakal Dinaikkan Drastis

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN