KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Ingatkan Pemerintah Segera Susun Roadmap Industri Hasil Tembakau

Dian Kurniati | Sabtu, 14 September 2024 | 10:00 WIB
DPR Ingatkan Pemerintah Segera Susun Roadmap Industri Hasil Tembakau

Pekerja menyiapkan daun talas beneng (Colocasia esculentum) rajangan untuk diolah menjadi tembakau alternatif di Desa Talaga Warna, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (5/9/2024). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR meminta pemerintah segera merumuskan peta jalan (roadmap) industri hasil tembakau (IHT).

Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mengatakan roadmap IHT antara lain perlu memuat rencana penyederhanaan layer tarif cukai hasil tembakau (CHT). Menurutnya, penyederhanaan layar tarif CHT ini dapat dilaksanakan secara bertahap.

"Pemerintah segera merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan industri hasil tembakau (IHT) dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1 sampai dengan 15 tahun," katanya, dikutip pada Sabtu (14/9/2024).

Baca Juga:
Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BAKN DPR menyampaikan rekomendasi pemerintah segera menyusun roadmap IHT ini saat rapat bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dan Dirjen Bea dan Cukai Askolani.

Wahyu mengatakan penyusunan roadmap juga perlu memperhatikan beberapa aspek yang terkait dengan industri hasil tembakau. Beberapa di antaranya yakni faktor kesehatan, faktor pengawasan rokok ilegal, faktor penerimaan negara, dan faktor keberlangsungan usaha.

Pada akhir 2022, Komisi XI DPR juga telah meminta pemerintah mempercepat penyusunan roadmap pengelolaan IHT. Roadmap ini nantinya bakal dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan mengenai IHT, termasuk soal cukai.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu sempat mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyusun roadmap transformasi IHT. Menurutnya, roadmap ini merupakan kombinasi dari kepentingan berbagai pihak sehingga dibutuhkan penyelarasan.

Dia menilai kepentingan dalam penyusunan roadmap IHT kurang lebih mirip seperti ketika pemerintah menyusun kebijakan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun. Ada 4 aspek yang saling berkaitan, yakni meliputi kesehatan melalui pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, penerimaan negara, dan pengendalian rokok ilegal.

Di sisi lain, penyusunan roadmap IHT juga membutuhkan kecermatan karena roadmap ini diharapkan tetap relevan dalam 5 atau 10 tahun mendatang. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:30 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Gerebek Gudang di Jepara, Ternyata Jadi Pabrik Rokok Ilegal

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya