Dorong Transparansi Beneficial Ownership, Ini Langkah Inggris

LONDON, DDTCNews – Inggris mendorong transparansi beneficial ownership (BO). Langkah ini akan dirumuskan dalam undang-undang yang ajukan ke parlemen pada sidang selanjutnya.

Pemerintah berencana membuat daftar informasi BO yang bisa diakses publik. Ketentuan ini diharapkan mulai bisa dijalankan pada 2021. Hal tersebut sejalan dengan economic crime plan 2019—2022 yang disusun HM Treasury dan Home Office.

“Dengan menyatukan para pemimpin dari seluruh pemerintahan, penegak hukum, dan pelaku bisnis, kita dapat mengatasi momok ‘uang kotor’ dengan lebih baik. Hal ini memastikan Inggris jadi salah satu tempat teraman di dunia untuk berinvestasi dan berbisnis,” jelas Menkeu Philip Hammond.

HM Treasury dan Home Office menguraikan strategi mereka dalam meningkatkan kerja sama di antara departemen, otoritas penegak hukum, lembaga keuangan, serta badan-badan swasta lain untuk memerangi kejahatan seperti penipuan, korupsi, dan pencucian uang.

Rencana tersebut mencakup serangkaian langkah-langkah untuk memperbaiki pendekatan Inggris dalam mengatasi kejahatan ekonomi. Selain itu, Inggris juga ingin menciptakan rezim baru untuk menindak aktivitas ilegal menggunakan aset crypto.

Peningkatan transparansi BO juga menjadi prioritas utama bagi kepresidenan G8 Inggris pada 2013. Inggris kemudian memperkenalkan kepada publik terkait daftar orang-orang dengan kontrol signifikan atas perusahaan pada 2016 dan menghapuskan bearer shares di perusahaan.

Baru-baru ini, Crown Dependencies Inggris berjanji untuk mengesahkan undang-undang pada 2023 untuk mempublikasikan daftar BO, sesuai dengan arahan kelima anti-money-laundering directive. Namun, anggota legislatif Inggris yang skeptis mengisyaratkan niat untuk menguji janji-janji itu.

Langkah Crown Dependencies datang setelah pemerintah Inggris mengesampingkan undang-undang yang diamandemen pada Maret – memperluas cakupan Undang-Undang Sanksi dan Anti Pencucian Uang – yang menerima persetujuan kerajaan pada Mei 2018.

Undang-undang tersebut mengharuskan wilayah luar negeri Inggris untuk membuat daftar publik informasi BO pada 2020. Namun, beberapa yurisdiksi tersebut hingga saat ini masih memiliki waktu hingga 2023 untuk patuh pada ketentuan.

Meskipun Financial Action Task Force (FATF) telah mengidentifikasi Inggris sebagai pemimpin global dalam mempromosikan transparansi perusahaan pada tahun 2018, FATF juga mendesak Companies House – yang mengelola daftar tersebut – untuk meningkatkan kualitas data yang dipegangnya.

Departemen Bisnis, Energi & Strategi Industri sedang berkonsultasi tentang proposal untuk mereformasi Companies House. Pilihan lain untuk meningkatkan kualitas data yang disimpan adalah memverifikasi identitas direktur dan beneficial owner.

“Setelah reformasi, Companies House akan memainkan peran yang lebih aktif dalam sistem Inggris yang lebih luas untuk memerangi kejahatan ekonomi,” demikian bunyi rencana pemerintah, seperti dilansir Tax Notes International Vol.95, No.4, 22 Juli 2019.

Mekanisme dalam Companies House akan ditingkatkan sehingga akan dimungkinkan proses berbagi informasi dengan HMRC dan otoritas penegak hukum lainnya. Mereka juga bisa membandingkan informasi yang dimiliki tentang akun yang disampaikan oleh korporasi-korporasi Inggris.

HM Treasury juga bermaksud untuk memperkenalkan undang-undang pada Januari 2020. Undang-undang itu akan berisi kewajiban perusahaan-perusahaan di sektor-sektor yang tunduk pada peraturan keuangan anti pencucian uang dan kontraterorisme untuk melaporkan perbedaan antara data yang mereka peroleh sendiri dengan data BO yang di Companies House.

Pemerintah Inggris mengakui upaya yang dilakukannya tidak cukup. Mereka membutuhkan tindakan secara internasional sehingga setiap negara bisa berbagi dan mengakses data BO. Inggris akan bekerja sama dengan mitra yang sepemikiran untuk menciptakan norma global baru tentang informasi BO yang dapat diakses dan terhubung lintas batas. (kaw)