Dorong Netralitas Karbon, Kredit Pajak atas Litbang Diperluas

SEOUL, DDTCNews – Pemerintah Korea Selatan berencana untuk memperluas kredit pajak atas penelitian dan pengembangan alias litbang (research and development/R&D). Kebijakan ini diambil untuk mendorong investasi teknologi yang mengedepankan pengurangan karbon.

Rencana ini disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan, Hong Nam-ki. Dalam paparannya, dikutip dari Korea Herald, Nam-ki menyampaikan adanya perluasan jumlah teknologi yang dapat memanfaatkan kredit pajak R&D menjadi 260 jenis, dari yang sebelumnya 235 jenis.

"Pemerintah berencana untuk memberikan keringanan pajak atas biaya R&D. Adapun biaya R&D yang dimaksud adalah biaya sehubungan dengan pengurangan karbon, tata kelola penggunaan karbon, dan proyek-proyek sehubungan dengan energi terbarukan," tulis The Korea Herald dalam Tax Notes International, dikutip Senin (10/1/2022).

Tak hanya itu, pemerintah Korea Selatan juga berkomitmen untuk mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 40% pada 2023. Insentif pajak R&D ini juga dapat dimanfaatkan bagi proyek-proyek yang melibatkan bahan kimia seperti litium, magnesium, dan 33 logam lainnya.

Pelaku UMKM juga bisa mengklaim kredit pajak hingga 50% atas investasi R&D dan 16% atas investasi untuk menunjang fasilitas. Di lain pihak, perusahaan-perusahaan besar bisa memanfaatkan kredit pajak hingga 40% atas investasi R&D dan 6%-8% atas investasi untuk menunjang fasilitas.

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan rangkaian insentif pajak. Salah satu di antaranya adalah tambahan kredit pajak atas pembelian dan pengembangan produk berteknologi tinggi seperti produk dengan menggunakan baterai, semikonduktor, dan vaksin.

Rencananya insentif tersebut akan mulai diterapkan setelah mendapat persetujuan dari kabinet. Rapat kabinet dijadwalkan akan dilakukan pada 8 Februari mendatang. (sap)