INGGRIS

Dorong Investasi, Asosiasi Minta Keringanan Pajak Dibuat Permanen

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Februari 2022 | 16:00 WIB
Dorong Investasi, Asosiasi Minta Keringanan Pajak Dibuat Permanen

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Asosiasi bisnis bernama Confederation of British Industry (CBI) meminta Pemerintah Inggris untuk membuat keringanan pajak berupa supertax deduction untuk investasi modal dapat diberikan secara permanen.

Direktur Jenderal CBI Tony Danker mengatakan hasil survei yang dilakukan asosiasi perihal insentif pajak tersebut berjalan dengan sukses. Untuk itu, Danker meminta pemerintah dapat membuat insentif yang bersifat sementara tersebut menjadi permanen ke depannya.

"Berdasarkan hasil survei kami, tampaknya ini benar-benar sukses. Ini memulai pekerjaan tetapi tidak bisa menjadi keajaiban satu pukulan,” katanya seperti dilansir punchline-gloucester.com, Selasa (22/2/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Skema pemerintah memberikan keringanan pajak bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam peralatan baru diperkenalkan sejak anggaran musim semi 2021. Namun, keringanan pajak ini bersifat sementara dan akan berakhir pada Maret 2023.

Skema supertax deduction membuat 53% dari perusahaan yang disurvei CBI berminat berpartisipasi dalam skema ini. Berdasarkan hasil survei tersebut, CBI menilai skema keringanan pajak tersebut idealnya dijadikan permanen.

CBI menilai skema insentif yang permanen bisa meningkatkan investasi di Inggris hingga GBP40 miliar atau setara dengan Rp780 triliun per tahun mulai 2026. Hasil survei juga menunjukkan insentif ini dapat memicu peningkatan investasi tahunan hingga 17%.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Danker menambahkan perusahaan telah menghadapi beban pajak tertinggi dalam beberapa dekade. Menurutnya, kebijakan yang permanen akan memberikan keyakinan bagi industri untuk berinvestasi di Inggris.

“Mengembangkan kebijakan dari awalnya perbaikan jangka pendek menjadi strategi jangka panjang akan memberikan keyakinan perusahaan bahwa pemerintah dan industri memiliki tujuan yang selaras," tuturnya. (vallen/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN