Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Ilustrasi Gedung DJP. (Foto: DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan pola pelayanan dengan skema pelayanan Click, Call dan Counter (3C) akan diimplementasikan secara bertahap mulai tahun ini.
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan DJP secara perlahan akan menggeser proses bisnis pelayanan kepada wajib pajak melalui sistem DJP Online.
“Kalau 3C itu dimulai tahun ini secara bertahap," katanya Selasa (9/6/2020).
Iwan menuturkan proses perubahan pelayanan dengan skema 3C tersebut nantinya akan diperkenalkan tanpa menunggu pengadaan sistem inti administrasi perpajakan atau core tax selesai diperbarui.
Dengan demikian, proses bisnis terkait pelayanan yang selama ini sudah bisa dilakukan secara online akan dipertahankan sehingga wajib pajak terbiasa menggunakan pelayanan berbasis elektronik.
Hal ini juga sesuai dengan amanat DJP dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-33/PJ/2020 agar tidak membuka seluruh pelayanan langsung dan tetap mempertahankan pelayanan yang bisa dilakukan secara elektronik.
Pelayanan elektronik tersebut antara lain pendaftaran NPWP, pelaporan SPT tahunan dan SPT Masa bagi WP yang sudah wajib menggunakan e-Filing dan layanan penerbitan surat keterangan fiskal (SKF).
Kemudian, Surat Keterangan Penerbitan Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan (Validasi SSP PPhTB).
Lalu, aktivasi Electronic Filing Identification Number (EFIN) dan Layanan di Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara). “Jadi 3C dilakukan secara bertahap dan tidak menunggu proyek core tax selesai,” jelas Iwan.
Untuk diketahui, proses pengadaan core tax dibagi dalam empat fase. Adapun kebutuhan anggaran untuk proyek core tax ini mencapai Rp2,04 triliun. Semua pengerjaan dilakukan melalui proyek pengadaan tahun jamak dan ditargetkan rampung 2024. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Tidak kalah pentingnya..informasi erpajakan sll mendapat di media diatas..u dpt mudah diakses, ciptakan image membantu wjib pajak dlm segala baik teknis administrasi maupun ktt UU/aturan keterkaitan. Tax Reform harus berani mengambil langkah strtegis dlm menciptakan pemerataan pembangunan di segala Daerah, terutama yg tertinggal. ambil kebijakan asymetris.. basis pajak yang berbeda dgn tarif berbeda..namun perlu pengkajian yang ilmiah.
Tax Reform harus dibangun kontruksi yang kokah dan tepat sasarannya.. jgn sampai meninggalkan azas equality ... jgn sampai kelas menengah bwh dijaring..dan kaum klas atas ..banyak belum tersentuh baik scr aturan juga kebijakan. System IT Perpajakan sdh harus diperbaharui sesui perkembangan zaman ..baik sisi kelembagaan dan koneksitas aturannya.
