DJBC Ungkap 4 Hal yang Publik Harus Tahu Soal Barang Kiriman dari LN

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan ada 4 hal yang harus diketahui publik terkait dengan impor barang kiriman dari luar negeri (LN).

Pemahaman publik soal impor ini perlu diperdalam lantaran saat ini makin banyak masyarakat yang melakukan transaksi produk melalui marketplace di luar negeri. Pesatnya ekonomi digital membuat arus barang kiriman yang masuk ke Indonesia juga makin kencang.

"Masyarakat perlu tahu, pertama, alur penanganan barang kiriman," ujar Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar dalam siaran pers, Sabtu (29/7/2023).

Salah satu bagian dari alur penanganan barang kiriman adalah pemeriksaan. Pemeriksaan pabean atas barang kiriman meliputi pemeriksaan fisik barang dan penelitian dokumen yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Pemeriksaan fisik, imbuh Encep, dilakukan dengan menggunakan alat pemindai elektronik atau oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani barang kiriman.

Alur pemeriksaan dimulai ketika barang kiriman tiba di gudang penyelenggara pos. Pihak penyelenggara pos melakukan pemberitahuan impor ke sistem komputerisasi pelayanan (SKP) Bea Cukai.

Selanjutnya, Bea Cukai meneliti pemberitahuan impor barang kiriman tersebut dan kelengkapan dokumen perizinan dalam hal barang terkena ketentuan larangan/pembatasan impor. Jika barang dikategorikan jalur merah, dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai.

Lalu, jika seluruh dokumen impor telah sesuai dan lengkap, Bea Cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang termasuk besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dibayar oleh penerima barang.

"Apabila dokumen impor belum lengkap atau terdapat perizinan impor yang belum dilampirkan, petugas akan meminta pemilik barang untuk melengkapi dokumen tersebut melalui penyelenggara pos yang bersangkutan," kata Encep.

Terhadap barang kiriman yang telah diperiksa fisik, akan diberikan tanda khusus pada kemasannya.

Hasil pemeriksaan barang kiriman dapat berupa penetapan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang kemudian diterbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPBMCP).

Selanjutnya, hasil pemeriksaan juga bisa berbentuk penetapan tarif dan nilai pabean (billing tagihan dan SPPBMCP) dalam hal barang kiriman dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Hasil pemeriksaan juga bisa berujung pada penerbitan dokumen pemberitahuan untuk pemenuhan dokumen pelengkap pabean (invoice, bukti bayar yang valid) dan dokumen pemenuhan kewajiban larangan atau pembatasan (SPBL-BK).

Hal yang perlu diketahui oleh publik, kedua, adalah cara pengecekan status barang kiriman. Untuk mengecek status barang kiriman, masyarakat dapat mengunjungi laman www.beacukai.go.id/barangkiriman.

Penerima barang cukup memasukkan nomor tracking, airway bill (AWB), resi, atau consignment note (CN), serta memasukkan keycode yang tertera pada laman tersebut. Apabila pada saat melakukan submit hasil pencarian tidak ditemukan, maka penerima barang perlu memperhatikan beberapa kemungkinan.

"Jika barang tidak ditemukan pada laman tersebut, maka bisa jadi barang belum tiba di Indonesia, barang sudah tiba di Indonesia tetapi belum dilaporkan ke Bea Cukai oleh penyelenggara pos, atau barang memang tidak pernah ada," kata Encep.

Ketiga, pengertian dari status barang kiriman pada sistem Bea Cukai. Apabila status barang 'Dokumen diterima untuk diproses Bea Cukai', artinya dokumen barang sudah masuk ke sistem Bea Cukai, tetapi masih perlu dilakukan validasi.

Jika status barang 'Selesai validasi sistem Bea Cukai', artinya dokumen barang sudah selesai divalidasi oleh sistem Bea Cukai. Namun, jika status barang 'Penetapan SPPBMCP menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara Pos/PJT untuk dilakukan pemindai (x-ray) atau manifes', artinya pungutan negara sudah ditetapkan sesuai data yang dilampirkan, tetapi masih memerlukan pengecekan lebih lanjut melalui alat pemindai atau x-ray.

Terakhir, keempat, kontak layanan informasi resmi Bea Cukai. Encep menyebutkan informasi selengkapnya terkait barang kiriman dapat diakses melalui tautan https://s.id/FAQBarangKiriman atau kontak layanan Bravo Bea Cukai di linktr.ee/bravobeacukai.

"Kami berharap penyebarluasan informasi terkait barang kiriman ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat atas ketentuan yang berlaku," tutup Encep. (sap)