KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Buka Peluang Perpanjang Fasilitas Cukai, Termasuk Penundaan Bayar

Dian Kurniati | Jumat, 12 Juni 2020 | 09:46 WIB
DJBC Buka Peluang Perpanjang Fasilitas Cukai, Termasuk Penundaan Bayar

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) membuka peluang untuk memperpanjang pemberian fasilitas cukai jika pandemi virus Corona (Covid-19) tak kunjung berakhir.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan pemerintah akan mengkaji perpanjangan fasilitas cukai untuk industri rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol jika para pelaku usaha membutuhkannya. Harapannya, industri tetap bisa bertahan di tengah pandemi.

“Selama Covid-19 masih berdampak, tentunya kebijakan tersebut akan kami pertimbangkan untuk diperpanjang," katanya dalam webinar, Kamis (11/6/2020).

Baca Juga:
Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Menurut Nirwala, pemberian fasilitas cukai di tengah pandemi juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar menjaga keberlangsungan industri. Presiden khawatir terhentinya operasional industri, termasuk produsen barang kena cukai, akan langsung berdampak pada para pegawainya.

Nirwala mengibaratkan pemberian insentif itu sebagai strategi menolong sapi yang sakit. Menurutnya, semua upaya pemerintah akan sia-sia jika sapinya terlanjur mati. “Kembali ke filosofi tadi, jangan sampai sapinya mati. Kalau sudah mati, sulit untuk mengembalikannya,” ujarnya.

DJBC telah memberikan sejumlah fasilitas cukai sebagai respons atas pandemi virus Corona. Fasilitas itu berupa penundaan pembayaran cukai yang pengajuan 9 April hingga 9 Juli 2020, selama 90 hari dari yang sebelumnya hanya 2 bulan.

Baca Juga:
Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Ada pula pemberian pembebasan cukai etil alkohol jika digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan virus Corona. Simak artikel ‘Wow, DJBC Sebut Pembayaran Cukai Rokok yang Ditunda Capai Rp18 Triliun’ dan ‘Efek Corona, Realisasi Setoran Cukai Etil Alkohol Melampaui Target’.

Selain itu, ada perpanjangan tenggat waktu penarikan hasil tembakau dengan pita cukai 2019 yang masih berada di pasaran dari 1 Juni menjadi 1 Agustus. DJBC juga membolehkan industri kena cukai mengambil pita cukai langsung dari Perum Peruri Cikarang karena DKI Jakarta yang menjadi lokasi kantor pusat DJBC menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Kita belum tahu Covid-19 ini sampai kapan tapi berdasarkan perencanaan, tahun 2023 sudah recovery. Makanya, kita perlu gotong-royong untuk kembali normal, membantu yang kesusahan," kata Nirwala. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Jual Rokok Eceran, Apakah Pedagang Wajib Punya NPPBKC?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Efisiensi Logistik, Pemerintah Kombinaskan INSW dan NLE

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Asistensi Fasilitas Kepabeanan, DJBC Beri Pelatihan Soal IT Inventory 

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB