Ditjen Pajak Siap Hadapi Lonjakan Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews – Berita pagi ini, Senin (19/12) sejumlah media nasional ramai membicarakan tentang kesiapan menjelang dua pekan menuju berakhirnya periode dua amnesti pajak.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengerahkan seluruh pegawainya setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu dalam rangka pelayanan penerimaan permohonan amnesti pajak. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan layanan Sabtu dan Minggu akan dilakukan sampai 31 Desember 2016, kecuali pada hari libur keagaam dan cuti bersama.

Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengakui bahwa di awal periode II ini amnesti pajak terlihat sepi peminat. Namun menurutnya, karakter wajib pajak Indonesia memang suka menunggu dan diperkirakan baru ikut di saat berakhirnya periode.

Kendati demikian, hingga saat ini Ditjen Pajak terus bersiap untuk menghadapi lonjakan wajib pajak yang akan melapor amnesti pajak pada saat akhir periode II, seperti yang pernah terjadi sebelumnya di akhir periode pertama.

Kabar lainnya datang dari masih banyaknya WP prominen yang belum turut serta dalam mengikuti pogram amnesti pajak dan penerimaan perpajakan yang rendah diprediksi akan memperlebar defisit APBN-P 2016. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Komitmen WP Prominen

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan masih terdapat beberapa wajib pajak prominen yang belum membayar sesuai dengan keprominenannya atau sesuai dengan kemampuannya. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan bahwa dalam empat tahun terakhir tingkat kepatuhan WP prominen sudah cukup lumayan, yakni mencapai 89,4%, namun bila dijabarkan detailnya memang masih cukup mengecewakan. Ia mengatakan dari total 500 WP prominen, hanya 4 WP saja yang betul-betul mencerminkan the real prominent, yakni WP yang telah mendeklarasikan harta di atas Rp50 triliun dengan uang tebusan mencapai Rp1 triliun.

• Penerimaan Lebih Rendah, Defisit APBN Melebar

Realisasi defisit APBN-P 2016 berpotensi melebar. Kenaikan defisit ini terjadi seiring dengan makin besarnya selisih (shortfall) antara realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) dengan targetnya tahun ini. Pemerintah memprediksi shortfall penerimaan perpajakan sebesar Rp219 triliun dari target APBN-P senilai Rp1.539,2 triliun. Namun, minimnya realisasi sampai akhir November 2016, jumlah selisih tersebut diperkirakan akan semakin melebar. Dalam APBN-P 2016, pemerintah menargetkan defisit 2,35% dari PDB, namun dengan perkiraan shortfall penerimaan pajak, pemerintah menaikkan defisit APBN-P menjadi di bawah 2,7% dari PDB.

• Bunga Kartu Kredit Wajib Turun Tahun 2017

Bank Indonesia (BI) memastikan, terhitung sejal awal Januari 2017, batas atas alias capping bunga kartu kredit akan menurun dari saat ini sebesar 2,95% per bulan atau 35,4% tahun menjadi 2,25% per bulan atau 26,95% per tahun. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali bisnis kartu kredit yang cenderung stagnan. Kepala Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Departemen BI, Eni V mengatakan BI sudah mensosialisasikan rencana penurunan bunga ini kepada perbankan yang berbisnis kartu kredit.

• Evaluasi Perbankan 2016, Pulih di Ujung Tahun

Menjelang akhir tahun, penyaluran kredit perbankan perlahan pulih setelah tiga kuartal sebelumnya dirundung kelesuan akibat ekonomi yang belum mampu tumbuh signifikan. Sementara itu, kondisi likuiditas perbankan sepanjang 2016 dinilai masih aman kendati indikator rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to deposit ratio/LDR) bank mendekati batas atas pada kuartal III. Dibandingkan dengan tahun lalu, kondisi likuiditas bank pada tahun ini juga dirasa lebih longgar.

• Perjelas Sasaran Perekonomian

Pemerintah diminta untuk tidak sekedar mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tetapi juga mendorong sejumlah bidang yang berperan sebagai lokomotif pembangunan terutama pertanian dan industri. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Dani Setiawan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus menjulang setinggi mungkin tetapi fokus pada berbagai bidang yang dapat berperan sebagai lokomotif pembangunan.

• Bank Bidik KPR Kelas Menengah

Para banker menaruh harapan besar pada efek pelonggaran maksimum kredit atau loan to value (LTV) pada kredit kepemilikan rumah (KPR). Pada tahun depan, bank pemain kredit hunian mengincar pembiayaan KPR untuk kelas menengah dengan ticket size berkisar antara Rp500 juta – Rp800 juta. (Amu)