Dirjen Pajak: Penegakan Hukum Sudah Dimulai

JAKARTA, DDTCNews – Dalam rangka penegakan hukum pasca berakhirnya program pengampunan pajak, Ditjen Pajak sudah memulai memeriksa wajib pajak tidak patuh. Ditjen Pajak melakukan pengecekan kepatuhan terlebih dulu sebelum melakukan pemeriksaan wajib pajak tersebut.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan data yang dimiliki Ditjen Pajak. Karena itu, pemeriksaan tidak akan dilakukan kepada wajib pajak jika Ditjen Pajak tidak memiliki data yang akurat untuk memeriksanya.

"Pemeriksaan dilakukan kepada wajib pajak yang datanya kami miliki saja, yang tidak ada datanya ya enggak. Pemeriksaan kan sudah dimulai, masa perlu bilang-bilang," ujarnya di Gedung BPK Jakarta, Selasa (9/5).

Menurutnya proses pemeriksaan sudah berjalan, dan hal ini diserahkan kepada masing-masing Kanwil Ditjen Pajak yang melingkupi wajib pajaknya. Sebelumnya, ia sempat membeberkan setiap Kanwil Ditjen Pajak sudah disediakan sekitar 500 nama wajib pajak yang akan diperiksa pada bulan ini.

Penegakkan hukum tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak harus dilakukan pasca berakhirnya kebijakan pengampunan pajak yang sempat berlangsung selama 9 bulan sejak pertengahan tahun 2016 hingga akhir bulan Maret 2017.

Hal ini pun diakui oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji yang menegaskan data wajib pajak yang sudah berada di Kanwil Ditjen Pajak akan segera diproses oleh tim pemeriksa yang telah dipersiapkan. Dia menjelaskan saat ini Ditjen Pajak sudah bisa menindaklanjuti wajib pajak yang tidak patuh.

"Account Representative (AR) saat ini tidak hanya sekadar mengimbau, namun bisa menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan wajib pajak," tuturnya.

Selain itu, Ditjen Pajak juga sudah mempersiapkan hampir 10.000 tim pemeriksa yang tersebar di berbagai wilayah untuk memeriksa wajib pajak yang tidak patuh. Tim tersebut diharapkan mampu bekerja secara optimal dalam menindaklanjuti wajib pajak terkait.