PROVINSI JAWA BARAT

Digitalisasi Layanan Bikin Penerimaan Pajak Meningkat

Redaksi DDTCNews | Kamis, 10 Desember 2020 | 11:23 WIB
Digitalisasi Layanan Bikin Penerimaan Pajak Meningkat

Ilustrasi. 

BANDUNG, DDTCNews – Proses migrasi layanan Pemprov Jawa Barat (Jabar) dari model konvensional menjadi digital ikut serta meningkatkan penerimaan pajak di tengah pandemi Covid-19.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan digitalisasi pelayanan pajak daerah pada tahun ini ikut meningkatkan realisasi penerimaan. Menurutnya, pelayanan digital melalui kerja sama dengan berbagai platform telah memperluas saluran pembayaran pajak yang bisa dipilih masyarakat.

"Pajak kami juga meningkat dengan hadirnya transformasi digital, di mana kami bekerja sama dengan platform belanja online dan membuat sejumlah aplikasi," katanya, dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Kamis (10/12/2020).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Ridwan melanjutkan pandemi Covid-19 pada tahun ini membuat pelaku ekonomi digital di Jabar meningkat signifikan. Merujuk data Bank Indonesia (BI), ekonomi digital di Jabar tumbuh 40%. Menurutnya, pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi selama masa pandemi.

Dia menyebut transformasi digital sudah menjadi kebutuhan saat ini jika ingin suatu kegiatan usaha tetap berjalan. Pandemi, lanjutnya, membuat pelaku bisnis dipaksa untuk melakukan migrasi usaha dari konvensional ke era digital.

"Mereka yang tidak mau dipaksa migrasi ke digital pasti akan jadi kelompok yang kalah. Inilah yang akhirnya selama satu tahun terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi digital di Jabar," terangnya.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

Dia menambahkan tuntutan untuk melakukan transformasi digital tidak hanya berlaku untuk sektor swasta. Proses pelayanan publik juga dituntut untuk mengikuti perkembangan terkini untuk beralih ke sistem berbasis elektronik.

Melalui sistem pelayanan berbasis elektronik, kerja birokrasi menjadi lebih dinamis dan efektif dalam memberikan pelayanan. Pemerintah juga ikut menggandeng swasta untuk membuat berbagai aplikasi yang menunjang pelayanan daring Pemprov Jabar.

"Maka saya mendirikan unit kerja digital untuk melayani masyarakat, di antaranya Jabar Digital Service. Saya merekrut anak muda untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk menyelesaikan persoalan di Jabar," imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja