Di Tengah Pandemi, DJBC Kembali Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus menggencarkan operasi penindakan peredaran rokok ilegal meski ada pandemi virus Corona.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyebut operasi rokok ilegal bahkan rutin digelar setiap pekan. Menurutnya, operasi itu harus rutin digelar karena peredaran rokok tanpa pita cukai tetap tinggi walaupun di tengah pandemi.

"[Untuk] pengawasan fisik, kami hampir tiap minggu menangkap [produsen dan distributor] rokok ilegal," katanya, dikutip pada Rabu (17/6/2020).

Nirwala menjelaskan pandemi Covid-19 yang diikuti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ternyata tidak menghentikan produksi dan peredaran rokok ilegal. Dia menyebut laporan tentang operasi menggempur rokok ilegal bahkan berasal dari seluruh daerah di Indonesia.

Misalnya, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar), yang belum lama ini melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap rokok dan minuman keras ilegal.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalbagbar Suparyanto mengatakan operasi tersebut menemukan 1.805.344 batang rokok dan 2,5 liter miras yang tidak dilekati pita cukai. Menurutnya, rokok dan miras ilegal tersebut berpotensi merugikan negara ratusan juta rupiah.

"Barang hasil penindakan tersebut telah disetujui peruntukannya untuk dimusnahkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Suparyanto menjelaskan barang-barang itu masuk kategori ilegal karena beberapa hal. Misalnya, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bekas, atau dilekati pita cukai palsu. Ada pula barang yang dilekati pita cukai tetapi salah peruntukan atau karena salah personalisasi.

Menurutnya, kegiatan pemusnahan tersebut selain sebagai bentuk transparansi, juga untuk mengajak masyarakat dan pelaku usaha mematuhi ketentuan mengenai barang kena cukai. Suparyanto berharap DJBC bisa menekan konsumsi rokok ilegal dari 3% pada 2019 menjadi hanya 1% pada tahun ini. (kaw)