Di Malaysia, Restitusi Pajak Jadi Taktik Genjot Ekonomi

KUALA LUMPUR, DDTCNews – Kementerian Keuangan Malaysia telah merestitusi MYR17,1 miliar (Rp59,03 triliun) pajak barang dan jasa (GST) dan kepada para pembayar pajak terhitung hingga akhir April lalu.

Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan salah satu restitusi itu terbagi atas restitusi sebesar MYR5,2 miliar (Rp17,96 triliun) untuk 70.205 kas perusahaan melalui otoritas pajak (Inland Revenue Board/IRB).

Kemudian restitusi MYR2,4 miliar (Rp8,29 triliun) untuk 1,18 kas non-perusahaan, serta restitusi MYR9,5 miliar (Rp32,82 triliun) GST yang dilakukan oleh Departemen Kepabeanan Kerajaan Malaysia kepada 76.002 pendaftar GST.

“Pencairan restitusi pajak diharapkan memberi dampak positif bagi dunia usaha di Malaysia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendapatkan kembali posisi negara sebagai Harimau Asia,” ungkapnya seperti dikutip www.malaysiakini.com, Jumat (10/5).

Dividen khusus senilai MYR30 miliar dari Petronas akan digunakan untuk membantu membayar GST dan merestitusi PPh sebesar MYR37 miliar. Tunggakan telah diakumulasikan hingga enam tahun restitusi PPh dan tiga tahun restitusi GST.

Pemerintah mencatat pencairan restitusi GST tiga tahun melibatkan 121.429 pendaftar GST dan 1.653.786 wajib pajak yang meliputi perusahaan, perorangan, masyarakat, serta yayasan pembayar pajak.

“Pembayaran pengembalian pajak ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan dividen khusus dari Petronas dan tulus dalam memenuhi janji kami untuk mengembalikan pengembalian pajak kepada rakyat dan perusahaan Malaysia,” tuturnya.

Di samping itu, restitusi tersebut juga upaya pemerintah mengurangi utang dan kewajiban saat yang ini sebesar MYR1,08 triliun atau 80,3% dari produk domestik bruto (PDB), menjadi hanya 65% dari PDB melalui negosiasi ulang proyek besar, seperti angkutan cepat massal (MRT).

Lim menilai utang dan kewajiban pemerintah yang telah melebihi MYR1 triliun telah memicu kecemasan pasar dan meningkatkan prospek penurunan peringkat kredit.

Adapun perinciannya meliputi utang pemerintah federal sebesar MYR686,8 miliar atau 50,8% dari PDB dan jaminan pemerintah sebesar MYR199,1 miliar atau 14,6% dari PDB. (Bsi)