Dapat Usulan Tambah Jabatan Data Scientist, Sri Mulyani: Mungkin Saja

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima sejumlah usulan untuk meningkatkan pemanfaatan data di Kementerian Keuangan dari peserta lomba Bedah Data APBD.

Usulan misalnya datang dari grup Gaspol yang beranggotakan 3 orang pegawai Kemenkeu dan menjadi pemenang. Anggota grup Sindhu Wardhana mengatakan Kemenkeu perlu memiliki jabatan fungsional yang berisi data scientist agar pemanfaatan big data dalam setiap kebijakan makin optimal.

"Usul dari teman-teman sebagai data analyst, memungkinkan tidak Bu, kita ada jabatan fungsional data scientist di Kemenkeu?" tanyanya kepada Sri Mulyani dalam final lomba Bedah Data APBD, Selasa (8/6/2021).

Shindu mengatakan ada jutaan jenis data yang berkaitan dengan keuangan negara dan output yang dihasilkan. Menurutnya, pejabat fungsional tersebut dapat bekerja mengolah big data agar pengelolaan keuangan negara lebih efisien.

Misalnya pada aplikasi Alona (alokasi, outcome, dan anomali) yang timnya ciptakan, ada 6 juta data yang dimanfaatkan untuk mengukur dampak APBD terhadap indeks pembangunan manusia di daerah. Pengukuran tersebut dilihat dari sejumlah indikator, mulai dari pendidikan, angka harapan hidup, hingga pendapatan perkapita.

Mendengar usulan tersebut, Sri Mulyani langsung menyetujuinya. Alasannya, penggunaan data yang tepat sangat penting dalam merumuskan kebijakan tentang keuangan negara.

"Iya, mungkin saja. Wong kami sekarang mau membangun itu. Nama jabatan fungsionalnya kita pikirkan bersama, tapi ini area yang Kemenkeu sedang grooming," ujarnya.

Usulan lain datang dari Agung Septia Wibowo agar Kemenkeu memperbanyak pelatihan tentang analisis data kepada para pegawai. Merespons usulan itu, Sri Mulyani menegaskan pelatihan tentang analisis data akan dimulai dari jenjang pendidikan calon pegawai di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

Sri Mulyani akan meminta Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Andin Hadiyanto dan Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto untuk menambahkan materi analisis data pada kurikulum PKN STAN.

Sementara mengenai pelatihan tentang analisis data kepada pegawai, dia akan meminta Wakil Menteri Suahasil Nazara untuk merealisasikannya. "Kemenkeu juga sedang [merencanakan] itu. Nanti saya minta Pak Wamen untuk follow up," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pengelolaan keuangan negara saat ini makin menantang. Tidak hanya pada belanja pusat, pemerintah juga memberikan transfer ke daerah dan dana desa [TKDD] yang harus dipastikan akuntabilitas pemanfaatannya. (kaw)