Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim saat rapat kerja dengan Komisi X DPR, Selasa (15/6/2021).
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim memberikan respons perihal penolakan beberapa anggota Komisi X DPR tentang wacana PPN jasa pendidikan.
Nadiem mengatakan dirinya memahami posisi politik Komisi X perihal wacana PPN pada sektor pendidikan yang muncul dalam revisi RUU KUP. Dia menyatakan perlu melakukan kajian mendalam perihal kebijakan fiskal pemerintah pada sektor jasa pendidikan.
"Beberapa poin kami dengar posisi Komisi X tentang wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah. Itu tentunya akan kami kaji karena kami juga harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya," katanya saat rapat kerja dengan Komisi X, Selasa (15/6/2021).
Nadiem menuturkan akan membawa aspirasi dari anggota Komisi X tersebut saat pemerintah hendak membahas RUU KUP dengan DPR. Hal tersebut, lanjutnya, akan menjadi salah satu aspek yang akan dibahas pemerintah.
Baru-baru ini, wacana jasa pendidikan akan dikenai PPN mengemuka melalui draf revisi RUU KUP. Kementerian Keuangan belum memberikan penjelasan detail rencana kebijakan PPN pada sektor jasa pendidikan.
"Pesan itu [Komisi X DPR PPN jasa pendidikan] akan kami bawa ke dalam internal pemerintah pusat," jelas Nadiem.
Sebelumnya Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan jasa pendidikan memiliki cakupan kegiatan yang luas. Menurutnya, hanya jasa pendidikan dengan iuran tertentu saja yang nantinya dikenai PPN.
Neilmaldrin menambahkan PPN bakal dikenakan atas jasa-jasa pendidikan yang bersifat komersial. Sementara itu, jasa pendidikan yang mengemban misi sosial dan kemanusiaan serta dinikmati oleh masyarakat secara umum seperti sekolah negeri tidak akan dikenai PPN.
Dengan ini, lanjutnya, fasilitas PPN melalui pengecualian yang diberikan oleh pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan fasilitas PPN tersebut.
Pemerintah juga berharap penerimaan pajak dapat lebih maksimal dengan pengurangan pengecualian PPN, termasuk mengurangi belanja perpajakan akibat pengecualian PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU PPN. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
semoga kebijakan tentang dikenakannya ppn terhadap pendidikan dapat dipikiran, dibahas, dan didiskusikan secara matang. Terima kasih DDTC atas informasinya.
Rancangan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, seperti isu pengenaan PPN terhadap jasa pendidikan memang perlu dibahas oleh dua pihak terlebih dahulu yakni dari sisi pembuat kebijakan (legislatif) dan pelaksana kebijakan (eksekutif). Harus ada kesamaan pandangan atas rencana kebijakan yang diambil antara kedua pihak tersebut terlebih dahulu dan tentunya dilakukan riset atau pertimbangan lebih jauh lagi terkait jasa pendidikan seperti apa yang nantinya dikenakan PPN. Kemudian juga diupayakan sosialisasi secara kolektif kepada masyarakat agar menghindari mispersepsi dalam kebijakan ini.
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Rencana Pemerintah untuk mengenakan PPn terhadap jasa pendidikan menjadi peristiwa yang menarik. Pemerintah berencana untuk mengenakan PPn ke sekolah tertentu saja. Pengenaan pajak akan dikenakan atas jasa-jasa pendidikan yang bersifat komersial. Harapannya, dengan rencana Pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui PPn, diharapkan Pemerintah menjalankannya dengan maksimal.
