Dana Transfer Dipangkas, Sumut Genjot PAD

MEDAN, DDTCNews – Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut) meminta pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menggenjot penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi dampak pemotongan dana transfer daerah yang dilakukan pemerintah pusat.

Anggota Komisi C DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz mengatakan langkah ini dianggap startegis mengingat perubahan anggaran pendapatan belanja negara (P-APBN) Tahun Anggaran 2016 bisa berdampak pada rencana pembangunan di daerah.

"Semua potensi PAD pada masa sisa tahun anggaran 2016 ini harus digenjot dan dipercepat realisasinya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait seperti Dinas Pendapatan melalui kepala dinas dan jajarannya harus bekerja keras,” ujarnya, Kamis (11/8).

Pemprov sumut dituntut untuk menggali PAD baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk retribusi. “Kalau ini tidak dilakukan maka dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat bisa berdampak yang berat,” tambahnya.

Menurut Muhri kebijakan pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana transfer ke daerah sebagai kebijakan yang imbasnya sangat luas. Pasalnya, masih banyak daerah yang menggantungkan keuangan daerahnya pada dana transfer tersebut.

“Kalau daerah tidak siap, maka program yang semestinya berjalan bisa menjadi terganggu. Semestinya, pemangkasan dana transfer daerah tersebut tidak menjadi pilihan pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, seperti dilansir Sumut Pos, Sekretaris Komisi C DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menilai Pemprov Sumut perlu melakukan penyesuaian akibat pemotongan dana transfer ke daerah. Kegiatan yang tidak menunjang prioritas pemerintah seperti perjalanan dinas, kegiatan konsinyering (pengumpulan pegawai dalam satu tempat) dapat dirasionalisasikan.

"Pemprov Sumut diharapkan membuat langkah-langkah antisipasi terhadap pengurangan dana transfer daerah tersebut, termasuk segera mengirimkan Draft Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) P-APBD 2016," ujarnya.

Pengurangan dana transfer ini, lanjut Sutrisno, akan mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, sehingga pemerintah daerah dirasa perlu melakukan rasionalisasi kegiatan yang dianggap tidak penting. “Rasionalisasi itu perlu agar program pembangunan yang sudah tertuang dalam APBD tidak begitu berpengaruh signifikan," pungkasnya. (Amu)