MESIR

Dana Stimulus Ditambah, 4 Sektor Usaha Ini Jadi Prioritas

Dian Kurniati | Kamis, 28 Mei 2020 | 10:21 WIB
Dana Stimulus Ditambah, 4 Sektor Usaha Ini Jadi Prioritas

Ilustrasi.

KAIRO, DDTCNews—Pemerintah Mesir menambah paket stimulus sebesar 50 miliar pound Mesir atau sekitar Rp44,3 triliun dalam rangka memulihkan perekonomian akibat pandemi virus Corona atau Covid-19.

Paket stimulus baru itu diusulkan Menteri Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Hala El-Said. Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah akan membebaskan pajak properti hotel selama enam bulan.

"Stimulus tersebut juga termasuk pembebasan enam bulan pada pajak real-estate untuk hotel dan penurunan 8% atas suku bunga pinjaman bank untuk industri pariwisata,” kata Hala El-Said, Rabu (27/5/2020).

Baca Juga:
Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

El-Said menjelaskan paket stimulus tersebut akan digunakan untuk menyelamatkan sejumlah sektor usaha yang terdampak. Sektor usaha yang menjadi prioritas pemerintah antara lain real estate, pariwisata, pertanian dan manufaktur.

Untuk real estate, pemerintah memberikan pembebasan pajak selama tiga bulan. Sementara untuk manufaktur, pemerintah memberikan diskon harga gas alam dan listrik guna membantu pemulihan pasca-pandemi.

Dampak Pandemi
MENURUT El-Said, pandemi telah berdampak terhadap rencana kebijakan fiskal pemerintah tahun depan. Salah satunya, belanja kesehatan yang meningkat hingga 69%, termasuk untuk perluasan rumah sakit dan unit perawatan primer.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

Penerbangan dari dan ke Mesir juga masih ditangguhkan. Sejak pemberlakukan karantina atau lockdown pada 19 Maret, semua penerbangan terpaksa ditangguhkan. Pemerintah kala itu berencana membuka penerbangan pada 31 Maret.

Namun dalam perjalanannya, penangguhan seluruh penerbangan sampai dengan saat ini masih diberlakukan pemerintah, kecuali penerbangan khusus untuk memulangkan pekerja migran.

Akibatnya, sektor pariwisata terpukul dan banyak orang kehilangan pekerjaan. "Pemerintah berharap pemberian lebih banyak bantuan akan memungkinkan perusahaan tetap bertahan selama krisis," kata El-Said dilansir dari Arabnews.

Baca Juga:
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Upaya pemerintah melindungi pelaku usaha mendapat dukungan dari DPR. Beberapa waktu yang lalu, DPR menyetujui proposal pemerintah untuk membebaskan pajak lahan pertanian selama dua tahun.

Sejak Juni 2017, pemerintah menangguhkan pajak atas lahan pertanian selama tiga tahun dan akhir berakhir bulan depan. Namun, pandemi virus Corona menjadi pertimbangan pemerintah dan DPR untuk memperpanjang kebijakan itu hingga 2022. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

28 Mei 2020 | 10:37 WIB

Terlihat jelas sektor usaha yang terdampak paling besar di Mesir dan insentif dari pemerintah Mesir difokuskan pada sektor usaha tersebut. Setiap negara telah berusaha yang terbaik untuk menangani dampak pandemi ini khususnya melalui pemberian insentif pajak👍

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Antisipasi Dampak Opsen, Pemprov Kalbar Beri Keringanan Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:30 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Cek Lagi Jadwal Libur Natal dan Tahun Baru KPP

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:12 WIB LITERATUR PAJAK

Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Berlaku 2025, DJP Online Tetap Bisa Digunakan Sementara

Senin, 23 Desember 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sebut Top-up e-Money Juga Bakal Kena PPN 12 Persen Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 18:00 WIB PMK 101/2024

PMK Baru, Menkeu Bisa Nilai Kesesuaian KUA-PPAS Pemda dengan KEM PPKF

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Senin, 23 Desember 2024 | 16:30 WIB CORETAX SYSTEM

Akses Aplikasi Coretax, Wajib Pajak Perlu Ganti Password Dahulu

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?