Daftar Layanan Sektor Migas yang Perlu Konfirmasi Status Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ada sejumlah layanan publik di sektor minyak dan gas bumi (migas) oleh Kementerian ESDM yang memerlukan konfirmasi status wajib pajak (KSWP).

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 23/2019, pelaksanaan KSWP dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terhubung dengan Ditjen Pajak (DJP) atau aplikasi yang disediakan oleh DJP. KSWP ini akan memberikan status kepada wajib pajak, baik valid atau tidak valid.

"Keterangan status wajib pajak yang membuat status valid merupakan persyaratan permohonan layanan publik tertentu untuk diproses lebih lanjut," bunyi Pasal 8 ayat (1) Permen ESDM 23/2019, dikutip pada Kamis (7/3/2024).

Terhadap permohonan dengan status wajib pajak tidak valid maka permohonan layanan yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut.

Bagi yang statusnya tidak valid, wajib pajak bisa mengajukan kembali permohonan layanan setelah memperoleh KSWP berstatus valid sesuai dengan aturan.

Berikut adalah daftar layanan publik tertentu di sektor migas yang memerlukan KSWP berstatus valid:

1. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (Migas)
2. Izin Pemanfaatan Data Migas
3. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja untuk Kegiatan-Kegiatan Lainnya
4. Izin Survei Umum
5. Izin Usaha Penyimpanan Migas
6. Izin Usaha Pegolahan Migas
7. Izin Usaha Pengangkutan Migas
8. Izin Usaha Niaga Migas
9. Penerbitan Nomor Pelumas Terdaftar (NPT)
10. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak
11. Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM untuk Pengguna Langsung
12. Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
13. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan BBM
14. Rekomendasi Ekspor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan
15. Rekomendasi Impor Minyak Bumi dan BBM
16. Rekomendasi Impor LPG/CNG/LNG/Gas Bumi/Hasil Olahan untuk Pengguna Langsung
17. Persetujuan Pemroduksian Minyak pada Sumur Tua
18. Rekomendasi Ekspor Migas Hasil Kegiatan Hulu Migas

"Pemohon layanan publik tertentu dapat mengetahui informasi KSWP sebelum mengajukan permohonan layanan secara mandiri melalui laman DJP," bunyi Pasal 7 ayat (4) Permen ESDM 23/2019. (sap)