Cara Mengangsur Pembayaran Utang Pajak dari Surat Ketetapan 

MEMBAYAR utang pajak memang harus tepat waktu, tetapi otoritas pajak juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengangsur utang pajak tersebut. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 242/2014 s.t.t.d PMK 18/2021.

Utang pajak yang dimaksud antara lain dari Surat Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Selama ini, utang pajak tersebut harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan surat permohonan pengangsuran pembayaran utang pajak dari Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Namun demikian, wajib pajak yang bisa mengajukan pengangsuran tersebut hanya untuk wajib pajak yang tengah mengalami kesulitan likuiditas atau dalam keadaan kahar sehingga tidak dapat melunasi pajak sesuai dengan jatuh tempo.

Mula-mula, wajib pajak membuat surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak seperti diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021. Surat permohonan ditandatangani wajib pajak, atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

Surat permohonan harus mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran. Lalu, lampirkan alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.

Bukti bisa berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Jangan lupa, surat permohonan harus disampaikan sebelum surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.

Surat permohonan bisa disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atau tertulis. Bila tertulis, bisa disampaikan secara langsung, pos, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Selain itu, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran harus memberikan jaminan aset berwujud dengan sejumlah kriteria. Pertama, aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon.

Kedua, aset berwujud merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut. Jika seluruh persyaratan sudah disiapkan, silakan untuk mengajukannya ke kantor pajak.

Tambahan informasi, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan aset berwujud sebesar utang pajak yang diajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak.

Kemudian, otoritas pajak akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan. Otoritas pajak akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut. Jika 7 hari terlewati maka permohonan otomatis disetujui.

Keputusan Dirjen Pajak bisa berupa menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran sesuai dengan permohonan wajib pajak; menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran yang dimohonkan wajib pajak; atau menolak permohonan wajib pajak.

Untuk diperhatikan, jatuh tempo angsuran diberikan paling lama 24 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak dengan angsuran paling banyak 1 kali dalam 1 bulan. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)