PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia 9,1 Juta Orang

Dian Kurniati | Jumat, 05 November 2021 | 12:30 WIB
BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia 9,1 Juta Orang

Kepala BPS Margo Yuwono. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 sebesar 6,49%.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan terdapat 9,1 juta orang yang menganggur dari 131,05 juta angkatan kerja. Menurutnya, penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 2,60 juta orang sedangkan pengangguran turun sebanyak 670 ribu orang.

"Bagian dari angkatan kerja yang menganggur atau pengangguran tercatat 9,10 juta orang atau menurun 0,67 juta orang," katanya melalui konferensi video, Jumat (5/11/2021).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Margo mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 yang sebesar 6,49% atau turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun, angka tersebut naik 0,23 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Pengangguran terbesar terjadi di perkotaan, yakni 8,32%, lebih tinggi hampir dua kali pengangguran di daerah perdesaan yang sebesar 4,17%. Tingkat pengangguran menurut daerah tempat tinggal juga memiliki pola yang sama dengan TPT nasional, yakni turun dibandingkan Agustus 2020 tetapi naik dibandingkan Februari 2021.

Dibandingkan Agustus 2020, tingkat pengangguran perkotaan dan perdesaan turun masing-masing 0,66 persen poin dan 0,54 persen poin. Namun jika dibandingkan dengan Februari 2021, tingkat pengangguran perkotaan dan perdesaan naik masing-masing sebesar 0,32 persen poin dan 0,06 persen poin.

Baca Juga:
Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Kemudian, Margo memaparkan secara umum terdapat 21,32 juta orang atau 10,32% penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19. Angka tersebut terdiri atas pengangguran karena Covid-19 sebanyak 1,82 juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 700 ribu orang, tidak bekerja karena Covid-19 1,39 juta orang, dan mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 17,41 juta orang.

"Jadi masih ada dampak Covid-19 pada pengangguran, tapi dampaknya tidak separah di Agustus 2020," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Minggu, 19 Januari 2025 | 08:00 WIB PENERIMAAN NEGARA

Luhut: SIMBARA dan ABS Mampu Tingkatkan Penerimaan hingga 40 Persen

Jumat, 17 Januari 2025 | 08:35 WIB KINERJA PERDAGANGAN

RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi