PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Deflasi Bagus, tapi Jangan Terlalu Sering

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Maret 2019 | 10:40 WIB
BPS: Deflasi Bagus, tapi Jangan Terlalu Sering

Suasana konferensi pers BPS, Jumat (1/3/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2019 berbalik turun, melawan tren periode yang sama dua tahun terakhir yang justru menunjukkan kenaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,08% (month to month/mtm) pada Februari 2019. Padahal pada Februari 2017 dan 2018 masing-masing menorehkan inflasi sebesar 0,23% dan 0,17%. Secara tahunan (year on year/yoy), harga di tingkat konsumen masih mencatatkan inflasi 2,57%

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan penyebab utama deflasi di Februari 2019 adalah turunnya harga bahan makanan. Berdasarkan kelompok pengeluaran, bahan makanan mencatat deflasi sebesar 1,1%.

Baca Juga:
Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

“Bahan makanan yang deflasi 1,1% memberikan andil 0,24% kepada angka deflasi Februari. Daging dan telur ayam ras, bensin, serta cabai merah merupakan komoditas yang mengalami penurunan harga,” jelasnya dalam konferensi pers, Senin (1/3/2019).

Otoritas statistik mencatat berdasarkan komponen, kelompok inti tercatat memberikan andil kepada inflasi sebesar 0,15%. Kemudian, komponen harga yang diatur pemerintah juga memberikan andil inflasi sebesar 0,02%.

Sementara itu, komponen harga bergejolak menjadi satu-satunya penyumbang deflasi sebesar 0,25%. Komponen energi memeberikan andil deflasi sebesar 0,03%.

Baca Juga:
BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

Secara umum, komponen inti pada Februari 2019 mencatatkan inflasi sebesar 0,26%. Komponen harga yang diatur pemerintah mencatatkan inflasi sebesar 0,06%. Sementara itu, harga bergejolak tercatat deflasi sebesar 1,30% dan hasil serupa untuk komponen energi yang juga deflasi sebesar 0,28%.

Meskipun mencatatkan deflasi pada bulan kedua 2019, Yunita menyatakan catatan tersebut harus bergerak positif ke depannya. Inflasi yang terjaga, menurutnya, masih dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian nasional.

“Ini hasil bagus karena inflasi tinggi di bulan sebelumnya. Namun, mudah-mudahan tidak deflasi terlalu sering karena itu tidak bagus secara perekonomian,” imbuhnya. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Senin, 21 Oktober 2024 | 21:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Obligasi Daerah, Kemenko Perekonomian Kerja Sama dengan IFC

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 12:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pemerintah Ungkap Stabilitas Keuangan Kuartal III/2024 Tetap Terjaga 

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Neraca Perdagangan Surplus US$3,26 Miliar pada September 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari