PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Minta Kerja Sama Pengendalian Inflasi Dilanjutkan

Muhamad Wildan | Selasa, 10 Desember 2024 | 09:30 WIB
Prabowo Minta Kerja Sama Pengendalian Inflasi Dilanjutkan

Warga membeli bawang merah saat kegiatan pasar murah di Denpasar, Bali, Minggu (8/12/2024). Pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok dan produk UMKM tersebut diselenggarakan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah di Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melanjutkan kerja sama pengendalian inflasi antara pusat dan daerah yang berlangsung selama ini.

Menurutnya, mekanisme pengendalian inflasi yang berlangsung selama ini adalah inovasi besar dalam tata kelola perekonomian nasional.

"Saya minta mekanisme ini dilanjutkan, mendagri teruskan ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak, lintas kementerian di tingkat pusat dan juga di daerah. Terima kasih saya, penghargaan saya, saya kira suatu saat ini akan menjadi studi kasus, banyak negara akan belajar ke kita," ujar Prabowo, dikutip Selasa (9/12/2024).

Baca Juga:
Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Lewat mekanisme tersebut, Indonesia mampu menjaga inflasi di bawah 3% meski perekonomian global sedang dilanda ketidakpastian. Menurut Prabowo, hal tersebut merupakan capaian yang perlu disyukuri.

"Tetapi secara keseluruhan sebetulnya inflasi kita yang dalam kondisi sekarang, saya kira sudah cukup bersyukur kita, di bawah 3% inflasi, saya kira sudah sesuatu yang prestasi," ujar Prabowo.

Prabowo pun mengimbau seluruh kementerian dan pemda untuk terus melakukan inovasi dalam pengendalian inflasi. "Laksanakan, teruskan, kita bersyukur inflasi terkendali, kita jaga terus. Tapi kuncinya nanti adalah produksi. Saya optimis. Jadi kita buktikan bahwa kalau kita tanggap dan kita mendekati masalah dengan tanggung jawab, saya kira kita bisa atasi," ujar Prabowo.

Baca Juga:
Prabowo Minta Ngirit Rp306 Triliun, Sri Mulyani Tak Rombak APBN 2025

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo pun menekankan bahwa kunci utama pengendalian inflasi di masa depan adalah swasembada pangan. Menurut Prabowo, pemerintah perlu mendorong terciptanya swasembada pangan hingga ke tingkat desa.

"Kuncinya sekali lagi adalah swasembada. Swasembada pangan dalam arti yang luas dan dalam arti yang menyeluruh. Dari dulu kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan, tiap desa. Jadi inilah strategi besar kita," ujar Prabowo. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 24 Januari 2025 | 08:52 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Penjelasan DJP soal Hitung PPN dengan DPP 11/12 yang Tidak Otomatis

Kamis, 23 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Prabowo: Bisa Hemat Rp20 Triliun

BERITA PILIHAN
Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 12:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

PMK 115/2024 Berlaku, Penagihan Kepabeanan dan Cukai Bakal Lebih Mudah

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pembuatan Faktur Pajak Barang Non-Mewah di e-Faktur oleh PKP Tertentu

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:30 WIB PERMENDAG 27/2024

Aturan Baru Berlaku! LNSW Ingatkan Pemilik Kargo soal Kewajiban PAB

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Kebijakan Harga Gas Bumi Kerek Setoran Pajak Perusahaan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:30 WIB PROVINSI LAMPUNG

Ribuan Kendaraan WP Badan Nunggak Pajak, Pemprov Gencarkan Penagihan

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai